Rp 21 Milyar Lebih APBD 2018 Terkuras DPRD Lambar

Kantor Sekretariat DPRD Lampung Barat. Foto: Ist

LAMPUNG BARAT - Rp 21,815 milyar APBD tahun 2018 terkuras untuk membiayai kebutuhan kegiatan pimpinan dan Sekretariat DPRD lampung Barat sebanyak 50 paket swakelola.

Besaran biaya kegiatan wakil rakyat ini sangat tidak masuk akal dan diduga kuat ini merupakan modus tindakan korupsi yang jelas sangat merugikan negara. Banyak pos anggaran melalui swakelola yang jumlah anggaran Milyaran rupiah untuk setiap paket kegiatan disinyalir telah direkayasa oleh oknum pejabat pimpinan dan sekretaris DPRD Lambar.

Berdasarkan informasi diatas tersebut, Gerakan Masyarakat Lampung Peduli Anggaran (GEMAL-P@) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut dugaan modus korupsi disekretariat DPRD Lambar dengan cara swakelola yang sangat tidak masuk akal tersebut.

“Dari sebanyak 50 paket, ada beberapa pos kegiatan swakelola disekretariat DPRD Lambar yang ditemukan dan sangat kami ragukan,” beber Achmat Tri Johan,S.Ip kepada wartawan dikantor sekretariat GEMAL-P@ di Bandar Lampung (05/10) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, GEMAL-P@ dan Tim akan terus melakukan investigasi dan memantau di sekretariat DPRD Lampung Barat, baik yang melalui penyedia pelelangan secara langsung maupun Swakelola.

Modus korupsi di rumah rakyat itu yang melalui sistem swakelola dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Lambar terindikasi melibatkan oknum pejabat pimpinan dan sekretaris dewan setempat yang dengan secara sengaja konkalikong menguras milyaran uang rakyat.

GEMAL-P@ meminta pimpinan dan sekretaris DPRD lampung Barat jangan coba coba melakukan korupsi dengan Modus mark up anggaran yang dapat merugikan Negara dan rakyat Lambar.

“Jika pencegahan Korupsi khususnya di sekretariat DPRD Lambar dapat dilaksanakan secara dini dan secara bertahap, di lingkungan sekretariat DPRD Lambar secara tidak langsung pejabat terkait akan berhati hati melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan mengelola APBB Tahun Anggaran 2018,” ungkapnya.

Menanggapi informasi dugaan korupsi APBD 2018 ini, Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial menjelaskan bahwa miliaran rupiah anggaran swakelola tersebut tidak benar. Menurutnya anggaran untuk kegiatan pihaknya tersebut tidak ada yang swakelola.

“Itu dari bahasa awalnya saja sudah salah, bahasa dana swakelola itu gak ada yang swakelola. Karena kan itu semua ada proses dan tahapan pelaksanaan kegiatannya serta sudah ada perencanaannya. Biar lebih jelas silahkan konfirmasi ke Sekwan,” elak Edi Novial saat dikonfimasi tipikornewsonline.com belum lama ini.

Dari keterangan Edi Novial yang membantah bahwa anggaran kegiatan tersebut kalau ternyata bukan swakelola, lalu anggaran 50 paket yang menguras APBD 2018 hingga mencapai Rp 21,815 Milyar ini pelaksanaannya bagaimana ya Pak Ketua DPRD Edi Novial???

Sementara Sekwan DPRD Lampung Barat Muliyono,SH hingga berita ini diturunkan pihaknya selaku pengguna anggaran belum bisa memberikan tanggapan karena sedang tidak berada ditempat. Dan saat wartawan menghubungi via telepon, meski tersambung Muliyono enggan menjawab.

Bagaimana kelanjutan berita ini, dan seperti apa saja 50 Paket Swakelola sekretariat DPRD Lambar hingga menguras APBD 2018 mencapai Rp. 21,815 Milyar. Baca selengkapnya di media cetak Tipikor News edisi mendatang. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget