Siapa Mafia Anggaran di Setdakab Tuba?


Ilustrasi
TULANG BAWANG – Besaran anggaran tahun 2018 di sekretariat daerah Kabupaten (Setdakab) Tulang Bawang yang mencapai Rp34,325 Miliar disorot. Banyak kalangan masyarakat menilai pihak pejabat Setdakab Tulang Bawang, Provinsi Lampung terkesan haus anggaran.

“Hampir di setiap kegiatan maupun pengadaan barang di setdakab Tuba dianggarkan sangat nampak berlebihan, banyak untuk pos yang tidak penting. Tampaknya memang perlu diusut siapa mafia anggaran di setdakab Tuba, mungkin buat mereka uang Rp 34,325 Miliar itu dikit. ” ujar sumber kepada Tipikornewsonline (Perdetik Grup) belum lama ini.

Lebih lanjut sumber membeberkan, yang paling besar anggaran belanja jasa kegiatan pelayanan administrasi perkantoran. Dari Rp 14.190.494.750 (Tahun 2017) naik menjadi Rp 16.332.800.000.

 “Uang sebanyak itu bisa untuk melakukan banyak hal. Bisa untuk bangun masjid yang megah, berangkatin umroh marbot ratusan orang dan bisa juga untuk dibelikan nasi padang isi rending buat ribuan orang, lalu sisanya lagi bisa disedekahin ke anak yatim,” ungkap sumber yang enggan namanya ditulis.

Dari informasi diatas, sambungnya, bahwa pihaknya menduga penggunaan anggaran kegiatan swakelola pada APBD 2018 khususnya untuk biaya belanja jasa kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Setdakab Tulang Bawang Rp 16.332.800.000 terindikasi mark up dan korupsi.

“Diduga oknum pejabat Setdakab Tulang Bawang telah memperbanyak/ memperbesar mata anggaran (Mark-Up) belanja rutin/ barang/ jasa guna kebutuhan biaya belanja jasa kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sehingga pada APBD Tahun 2018 pihaknya menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah,” katanya.

Menurutnya, pihak Setdakab Tulang Bawang mengalokasikan APBD yang lebih banyak tersedot untuk belanja rutin aparat dari pada pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pihaknya lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat dibanding untuk rakyat.

Masih dikatakan sumber, dugaan penyimpangan ini terjadi mulai dari penyusunan APBD yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, prosentase belanja rutin yang lebih membengkak dari pada belanja pembangunan, serta pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Modus lainnya adalah seperti pembuatan anggaran tanpa perincian. Hal ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi. Dalam APBD ini, penulisannya selalu dalam bentuk satuan dan tidak diperinci lagi, sehingga menyusahkan untuk dibaca dan dianalisis.

“Selain itu juga persoalan yang turut memberikan kontribusi terhadap merebaknya perilaku korupsi di APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan public,” pungkasnya.

Sementara sampai berita ini diturunkan, Kabag Umum Setdakab Tulang Bawang Akmal maupun Kadiskominfo setempat kompak tutup mulut alias tidak bersedia dikonfirmasi. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget