SOAL ANGGARAN PERJALANAN DINAS PESAWARAN RP. 103 MILIAR , KABAG UMUM 'NGAKU' SALAH INPUT DATA

PESAWARAN – Soal anggaran perjalanan dinas luar daerah di sekretariat daerah Kabupaten Pesawaran mencapai Rp. 103.504.000.000,- pada APBD tahun anggaran 2017 yang terindikasi korupsi, Kabag Umum Setdakab Pesawaran, Fanny Setiawan akhirnya angkat bicara.

Namun, pengakuan Fanny saat menanggapi berita ini terkesan menabrak pengakuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pesawaran, Kesuma Dewangsa yang sebelumnya sempat Naik Pitam dan menuding Kabag Umum selaku kuasa penggunan anggaran (KPA), saat menanggapi dugaan korupsi tersebut sama sekali tidak membantah bahwa nilai pagu anggaran perjalanan dinas Rp. 103 Miliar itu salah apalagi sampai ada kesalahan saat menginput data sehingga terjadi kelebihan digit nominalnya.

Menurut Kabag Umum, Fanny Setiawan yang didampingi Kasubag Keuangan setdakab setempat, Hendri menjelaskan, setibanya surat konfirmasi tertulis dimaksud telah diterima pihaknya, Bupati Pesawaran Hi. Dendy Ramadhona K, ST sempat menanyakan perihal surat tersebut kepadanya.

“Bupati sempat bertanya terkait surat konfirmasi apa ini. Dan saya jawab, mungkin yang dimaksud Konfirmasi Tipikor News ini adalah kegiatan operasional dibagian unit layanan pengadaan (ULP),” jelas Hendri dengan Bupati saat dikonfirmasi diruang kerjanya, belum lama ini.

Lebih lanjut diungkapkan Hendri, dalam persoalan ini dirinya mengaku telah mendapat arahan dari Sekda dan Kabag Umum agar bisa memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan mark-up dan korupsi APBD Rp. 103 Miliar lebih tersebut dengan alasan dirinya mengetahui secara teknis terkait semua anggaran yang ada sekretariat Pemkab Pesawaran.

Menurutnya, program operasional dan kegiatannya benar,  namun nominal angkanya yang salah dan sebenarnya anggaran perjalanan luar daerah hanya Rp. 103 Juta.

“Kalau dilihat di DPA itu salah, Abang kelebihan 3 digit, sebenarnya anggaran perjalanan luar daerah itu hanya Rp. 103 Juta. Kemarin saya sudah konfirmasi dan cek ke semua bagian, karena anggaran itu saya cek dibagian umum gak ada,” kata Hendri dengan yakin.

Selain itu, sambung Hendri, Itu dapat data dari mana? Mungkin data yang didapat itu biasanya kelemahannya seperti ketika kita menyuruh anak-anak honor ada kesalahan menginput.

“Kalau dibagian umum ketika selesai mereka menginput itu selalu saya cek lagi. Kalau dibagian lain, kadang-kadang gak dicek lagi. Kalau saya harus mesti periksa satu sekretareiat gak mungkin, Itu kemungkinan kelebihan digit saat meng-input dan setelah selesainya tidak dibaca pimpinannya. Setau saya, ULP bagian paling terkecil anggarannya, Cuma Rp. 600 juta, ” elaknya.

Selain itu juga, Bupati melalui sekda mengkonfirmasi hal tersebut dan mengingatkan agar kedepan tidak terjadi lagi kesalahan penginputan, imbau Hendri. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget