Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp. 16 M di TbB, Kejati Lampung Harus Bertindak

Ilustrasi (Foto: Ist)
TUBA BARAT - Menurut informasi dari berbagai sumber, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan ruas Penumangan Baru - Unit VI (Link. 091) di Kabupaten Tulangbawang Barat (TbB) Rp. 16,342 Milyar dijadikan sebagai lahan meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Untuk itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung harus segera bertindak mengusut tuntas proyek tersebut yang dinilai banyak kejanggalan dan sarat korupsi.

Seperti yang diungkapkan sumber yang patut dipercaya ini mengutarakan, bahwa proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 tersebut, yang dikerjakan PT. Manggala Wira Utama banyak terjadi penyimpangan.

“Mulai dari penimbunan bahu jalan yang tidak menggunakan alat berat, ketinggian badan jalan yang tidak sesuai dengan RAB, Buis Beton yang hanya diletakkan tanpa pondasi, sampai buis beton yang hanya diisi batu belah lalu ditancapkan besi berukuran 10 ml dan panjang 1,2 meter masing masing dua batang lalu diisi dengan adukan semen,” katanya saat dikonfirmasi Tipikor News, belum lama ini.

Mega proyek pembangunan ruas jalan Penumangan – Unit 6 di Tulangbawang Barat ini menelan anggaran mencapai Rp. 16 Milyar lebih. Diduga untuk mendapat untung besar, proyek dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh perusahaan. Sehingga banyak kalangan menilai jalan tersebut tidak akan bertahan lama. Foto: Rudi/ Ist
Disamping itu, lanjutnya, pada pengerjaan proyek tersebut, mulai dari ujung rigid beton sampai ke jembatan besar way kiri bulum ada hamparan Bes B. Dan menurut informasinya untuk menghindari kelongsoran, sebanyak 1000 buis beton yang harus dipasang.

“Namun dari 1000 buis beton, ternyata yang dipasang hanya 500 buis beton saja dan sisanya dialihkan untuk Bes B tetapi tidak direalisasikaan (difiktifkan),” beber sumber yang enggan menyebut namanya.

Lebih jauh dikatakan sumber, hingga kini masyarakat masih menunggu kapan kasus proyek yang menguras anggaran negara mencapai miliaran rupiah tersebut diproses. Pihak Kejati Lampung harus segera bertindak dan   turun kelapangan melihat lansung pembangunan jalan Rp. 16 Milyar lebih itu.

Selain itu juga, berbagai kalangan masyarakat Tulangbawang Barat sangat menyesalkan pihak dinas dan kontraktor yang selama ini banyak proyek  tidak  sesuai dengan pakta dilapangan. “ini sangat merugikan Negara, Kejati jangan tinggal diam,” terangnya.

Sumber ini juga meminta agar Kejati lampung dapat segera menelusuri dan memanggil  pihak dinas yang ikut andil dalam melaksanakan proyek dan kontraktornya.

“Harus ada pertanggung jawaban hukum di proyek ini, karena ada dugaan korupsi,” tegasnya.

Sementara, dengan adanya laporan Masyarakat (Narasumber) dan hasil investigasi Tim dilapangan ini terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kami redaksi media cetak dan online Tipikor News melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU/ PR) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, ST, MT pada 15 Januari 2018 lalu dengan nomor surat 018/SKU-TN/PU-PR/I/2018.

Namun sayangnya, sampai berita ini diturunkan pihak Dinas PU/PR Provinsi Lampung tidak membalas untuk menggunakan hak jawabnya. Bagaimana kelanjutan berita ini, tunggu edsi mendatang. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget