Jaksa Agung Pastikan Usut Kasus Korupsi Daerah

Kejagung RI, M Prasetyo
JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo memastikan pihaknya akan memproses hukum pejabat daerah yang kedapatan melakukan korupsi. Penindakan tegas dilakukan selama memenuhi unsur pidana.

"Kalau aparat hukum menemukan penyimpangan yang cenderung korupsi dan sudah menimbulkan kerugian negara, ya kami lakukan penindakan hukum represif," kata Prasetyo seperti dikutip metrotvnews di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Maret 2018.

Prasetyo menanggapi nota kesepahaman (MoU) yang diteken Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri terkait pencegahan korupsi daerah. Disebutkan, bahwa jika penegak hukum tidak menemukan adanya kerugian negara dalam suatu laporan, maka laporan itu akan dikembalikan pada Kemendagri sebagai pihak pertama lantaran dianggap kesalahan administrasi.

Menurut Prasetyo, pelanggaran administrasi dan pidana merupakan dua hal yang berbeda. Kriteria kesalahan administrasi ditindak jika terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan dinyatakan selesai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau BPK.

"Pelanggaran administrasi selesaikan secara administrasi. Tapi kalau pidana, kriminal, korupsi, kesengajaan, ada yang diuntungkan dan nyata ada yang dirugikan, nah itu yang akan ditindak," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan penyelidikan kasus korupsi pejabat daerah akan dihentikan apabila telah mengembalikan uang ke kas negara. Hal ini dikatakan Ari dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dan koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) terkait pencegahan korupsi daerah, Rabu, 28 Februari 2018.

"Kalau masih penyelidikan, kemudian tersangka mengembalikan uangnya, mungkin persoalan ini tidak kami lanjutkan ke penyidikan," kata Ari.

Menurutnya, dengan dikembalikannya uang kerugian negara, anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi, jika kerugian tersebut sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta. "Anggaran penanganan korupsi di kepolisian itu Rp208 juta. Kalau yang dikorupsi Rp100 juta kan negara jadi tekor. Penyidikan (biayanya) segitu, belum nanti penuntutan ada (anggaran) lagi, nanti peradilan sampai masa pemidanaan ada lagi," jelasnya.

Terlebih lagi, dengan banyaknya kasus dugaan korupsi pejabat daerah, kinerja Polri dalam menangani kasus korupsi dapat menghambat kinerja APIP. Mekanisme terbaik ialah ada jalinan kerja sama antara APH dari Polri dan APIP dari Kemendagri.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK secara tidak langsung memengaruhi proses penyerapan anggaran di daerah. Aparat pemda menjadi khawatir akan terseret karena kesalahan administrasi ataupun pidana terkait mengelola anggaran.

"Satu tahun belakangan ini proses penyerapan anggaran meski tidak bisa dikatakan macet, tetapi lambat juga. Banyak yang khawatir kena OTT atau dicari-cari kesalahannya," kata Tjahjo seusai penandatanganan MoU. (*)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget