DPRD Metro Akan Kawal Tata Kerja RSUAY

Anggota komisi II DPRD Metro, Alizar saat menghadiri sidang paripurna diruang sidang DPRD setempat, belum lama ini. Foto: Istimewa

KOTA METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro akan mengawal tata kerja rumah sakit sesuai tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut keterangan Anggota komisi II DPRD Metro, Alizar mengungkapkan, bahwa hal ini akan dilakukan pihaknya terhadap pihak RSUAY setempat. Hal ini dikarenakan adanya dugaan pelanggaran PP Nomor 18 tahun 2016 yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani (RSUAY) Metro. Seperti, tidak melibatkan organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah.

 “Tidak ada alasan perubahan status rumah sakit daerah dari Lembaga Teknis Daerah (LTD) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan mengurangi kualitas pelayanan rumah sakit daerah,” katanya kepada Wartawan, belum lama ini.

Lebih lanjut Alizar mengatakan, pihaknya berkomitmen, untuk melakukan perbaikan pelayanan RS A. Yani Metro dan harus menjadi produk utama. Selain itu, Komisi II DPRD Metro juga sepakat untuk mendorong terbitnya Perpres seperti diamanatkan PP 18/2016.

“Saya usahakan, kalau ada regulasi yang menghambat untuk kemajuan harus kita pangkas. Tidak boleh kita mundur, kita bicaranya harus maju. Untuk itu, perlunya komitmen menjaga betul semangat ini, karena konsentrasi,” ujarnya

Masih diutarakan Alizar, bahwa UPT menjadi ujung tombak, sehingga secara kelembagaan pertanggungjawaban RSD kepada dinas kesehatan setempat. Dikatakan juga bahwa saat ini, sudah tidak lagi eselonisasi, yang ada adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administratif, dan Pengawas.

Jadi, rumah sakit daerah ini ada di bawah dinas, dan sekarang posisinya eselon dua, maka gradingnya tidak boleh turun. “Harus ada satu kolom lagi untuk yang rumah sakit. Maka dari itu, di dalam pedoman UPT untuk organisasi rumah sakit dan universitas akan diatur sendiri karena kekhususanya,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Alizar, pada Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Kesimpulannya adalah unit layanan tidak mengalami perubahan, namun unit organisasi (lembaga,red) mengalami perubahan dari struktural menjadi fungsional.

Secara sederhana diterjemahkan, bahwa di RSD tidak ada lagi pejabat struktural (eselon-ring,red) dan hanya diisi oleh para pejabat fungsional serta pelaksana fungsional layanan secara profesional. Nah inilah yang tidak di pakai RSUD A. Yani Kota Metro dan di duga melangar PP Nomor 18 Tahun 2016,” tegas Alizar. (Adv/ Ist)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget