KORUPSI? DIRUT RSUD ABDUL MOELOEK BUNGKAM


BANDAR LAMPUNG - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, dr. Hery Djoko Subandriyo, MKM bungkam, ketika dikonfirmasi dugaan korupsi anggaran Rp. 4,5 Miliar untuk kegiatan pengadaan biaya jasa kebersihan di tahun 2017.

Dia maupun pihak RSUDAM tak mampu menjawab atas indikasi korupsi yang berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai Rp. 1.827,600.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut.

Sebelumnya, dikarenakan saat Tipikor News hendak menemui Dirut RSUD Abdul Moeloek untuk konfirmasi selalu sibuk dan sulit ditemui.

Sehingga Pada Senin, 22 Januari 2018 Redaksi Tipikor News mengirimkan surat konfirmasi tertulis dengan Nomor: 211/TN/I/RED/BDL/01, Perihal: Konfirmasi Tertulis Dugaan Mark-up & Korupsi BLUD 2017 di Lingkungan RSUD DR. H. Abdul Moeloek kepada sang Dirut.

Dalam surat konfirmasi tersebut tertulis diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dan informasi di atas, kami dari Redaksi Tipikor News mempunyai pandangan bahwa dana BLUD 2017 sebesar Rp. 4,5 Miliar untuk kegiatan Biaya Jasa Kebersihan (Kode Lelang: 5208121/ RUP: 8202906), di satker dan lokasi pekerjaan di RSUD DR. H. Abdul Moeloek yang dilaksanakan PT. CJR, diduga terjadi penyimpangan/ pelanggaran (KKN) yang berpotensi merugikan uang negara Rp. 1.827,600.000.

Pasalnya, dari hasil pantauan dilapangan, dari 131 orang petugas kebersihan di RSUDAM Prov. Lampung, masing-masing hanya diberikan upah Rp.1,7 Juta/ bulan.

Seharusnya, jika mengacu pada Upah Minimum Provinsi Lampung pada tahun 2017 petugas tersebut menerima upah Rp. 1.908.447,-/ bulan.

Sehingga pada tahun 2017, dalam kurun waktu 12 bulan pihak RSUDAM Prov. Lampung hanya menghabiskan dana untuk biaya jasa kebersihan Rp. 2.672.400.000.

Demi terciptanya system pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, kami mengharapkan kepada pihak RSUDAM Prov. Lampung dapat bersedia memberikan tanggapan setelah surat ini diterima guna mendapatkan kebenaran dan keterangan yang berimbang.

Namun, Sang Dirut melalui Kepala Bagian perlindungan dan pengembangan SDM RSUD Abdul Moeloek, Anindito Widyantoro malah mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan berharap agar tidak membahas tentang surat konfirmasi serta pihaknya meminta untuk tidak menerbitkan berita tentang anggaran pengadaan biaya jasa kebersihan itu.


Bagaimana tanggapan Gubernur, Kapolda dan Kejati Lampung, tunggu edisi mendatang. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget