Diperiksa BPK, Kepala Bapenda Lamtim Kesulitan


SUKADANA – Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Bapenda Lamtim), Dr. S. Mustakim, S.Sos., M.Si mengakui dirinya merasa kesulitan saat diperiksa petugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Lampung , baru-baru ini.

Pasalnya, pihak BPK pada saat melakukan pemeriksaan keuangan realisasi APBD 2017 di kantor Bapenda Lamtim, khususnya pada 44 paket pengadaan dengan pagu Rp. 12.290.000.000,- pimpinan BPKP Lampung memerintahkan petugas tim jajarannya bukan dari kaum pria melainkan perempuan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapenda Lamtim, Mustakim saat dikonfirmasi Wartawan terkait adanya dugaan Mark-up dan korupsi anggaran pada puluhan paket pengadaan dikantornya tersebut khususnya pada anggaran belanja jasa administrasi pungutan pajak penerangan jalan umum Rp. 9.553.119.996,- belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Mustakim selaku pengguna anggaran meminta kepada pihak Wartawan untuk dapat memberikan pihaknya waktu. Karena masalah realisasi kegiatan swakelola APBD 2017, instansinya saat ini sedang diperiksa dan masih mengurus untuk menyelesaikan dengan petugas BPK.

“Saya masih diperiksa oleh pihak BPK, nanti dulu biar saya selesaikan urusan ini dulu. Karena petugas BPK ini bukan lelaki melainkan perempuan. Jadi agak sulit,” pungkasnya saat dihubungi wartawan melalui via-telepon.

Dari pernyataan Mustakim diatas tersebut, pihaknya selama ini terkesan merasa lebih mudah atau gampang saat diperiksa oleh jajaran BPK dengan petugas Laki-laki dibanding saat diperiksa dengan petugas perempuan yang menurutnya terkesan sulit.

Sekedar mengingatkan, seperti diberitakan sebelumnya yang berjudul “Oknum Kepala Bapenda Lamtim Diduga Korupsi Berjamaah,” menjelaskan bahwa Kepala Bapenda Lamtim disinyalir telah melakukan tindakan korupsi besar-besaran secara berjamaah pada realisasi puluhan paket kegiatan yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah.

Hampir disetiap item kegiatan Bapenda Lamtim terindikasi Mark-Up dan di korupsi. Seperti diantaranya, belanja jasa administrasi pungutan pajak penerangan jalan umum Rp. 9.553.119.996, belanja jasa tenaga kerja konstruksi dan non konstruksi Rp. 686.400.000, belanja pembuatan baleho Rp. 184.890.000, belanja modal pengadaan komputer Rp. 167.900.000, belanja pengadaan software berlisensi Rp. 150.000.000, dan masih banyak lagi, urainya.

Masih dikatakan sumber, diduga Mustakim mengarahkan jajarannya untuk mengalokasikan anggaran berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan biaya sebenarnya.
“Hal ini menunjukkan pihaknya diduga ingin mengedepankan kepentingan pribadi dengan mencari keuntungan untuk memperkaya diri dari pengelolaan uang rakyat,” ungkapnya. (TIM)


Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget