SULAP SELIP SAJEN DI KANTOR DEWAN BANDAR LAMPUNG

Ilustrasi
BANDAR LAMPUNG – Anggaran belanja pemeliharaan rutin, barang dan jasa kebutuhan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Rp. 31,835 Miliar membuat rakyat semakin melarat.

Pasalnya, pihak sekretariat DPRD Bandar Lampung disinyalir pada APBD TA 2017 telah memperbanyak item kegiatan dengan mark-up anggaran. Hal ini tentunya bagi kita yang menonton bakal mangap-mangap melihat hebatnya aksi tipu muslihat.

Demikian sedikit catatan tentang kesaktian jajaran sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam menyulap anggaran tahun 2017 dibawah komando sekretaris Dewan setempat, Nettylia Syukri.

Menurut informasi dari berbagai sumber membeberkan, awalnya sekretariat DPRD Bandar Lampung sudah menyiapkan siasat pengalokasian APBD agar lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dewan ketimbang pembangunan.

“Hal ini menunjukkan bahwa orientasi DPRD Kota Bandar Lampung lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat daripada untuk pembangunan rakyat,” kata sumber kepada wartawan, belum lama ini.

Lebih lanjut diutarakannya, bahkan dana yang dianggarkan untuk urusan perut dan plesiran anggota dewan saja angkanya sudah sangat luar biasa. Bahkan cukup untuk orang biasa berangkat keliling dunia.

Berbagai kalangan menilai, jika hal itu dengan kreatif sengaja diciptakan untuk menambah pundi oknum pejabat sekretariat DPRD Bandar Lampung.

Canggihnya, sambung sumber, dugaan sulap selip anggaran sesajen dewan ini sudah mulai terjadi semenjak tahapan penyusunan APBD. Buktinya para penggiat didalamnya sengaja kurang melibatkan partisipasi masyarakat, prosentase belanja rutin yang lebih membengkak daripada belanja pembangunan, serta pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

“Sejatinya, pembengkakan di pos anggaran untuk dewan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000, namun realitas dilapangan memang sangat tidak menyenangkan bahkanlebih mengarah kepada azas kepentingan pribadi dan golongan,” terangnya.

Kedigjayaan lainnya adalah, pembuatan anggaran tanpa perincian. Hal ini dilakukan demi mengkaburkanperhatian masyarakat daripada objek-objek yang dijadikan bahan bancakan.

Selain itu, persoalan yang turut memberikan kontribusi terhadap merebaknya perilaku korupsi di APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan publik.

Kenyataan ini seringkali terjadi khususnya di sekretariat DPRD Bandar Lampung. Aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD adalah sesuatu yang sifatnya keramat, sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi mereka yang tidak memilikim khodam.

Padahal sebenarnya hal itu harusnya terbuka, yang dapat diketahui masyarakat. Akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam setiap mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anggaran publik.

“Akibatnya masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai kebijakan yang dibahasakan dalam bentuk APBD,” pungkas sumber.

Mau tau rincian detail anggaran belanja APBD TA 2017 DPRD Kota Bandar Lampung dan bagaimana tanggapan para petinggi aparat penegak hukum Provinsi Lampung, tunggu edisi mendatang. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget