OKNUM PEJABAT DISDIKBUD LAMPUNG DIDUGA KORUPSI DANA TUNJANGAN 6000 GURU HONOR RP. 14,7 M

Ilustrasi
BANDAR LAMPUNG – Berdasarkan pengamatan dan investigasi serta informasi dari berbagai sumber dilapangan, Oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung diduga kuat korupsi anggaran tunjangan 6000 guru honor murni SMA/ SMK negeri se Provinsi Lampung Rp. 14,706 Miliar.

Pasalnya, pada realisasi anggaran tersebut pihak Disdikbud Lampung hanya memberikan tunjangan 4085 guru honor masing-masing Rp. 2.451.000,- pertahun yang dibayarkan per semester.
Hal ini terungkap berdasarkan data yang diperoleh perdetik.co, salah satunya pada kegiatan swakelola APBD TA 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, tertulis dengan jelas pada item

Belanja Jasa Pihak Ketiga (ID Paket : 11367771), Pagu (1): Rp.14.706.000.000 – MAK (1): 5.2.2.28 , Program: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan: Peningakatan Kesejahteraan Guru Honor Murni, Lokasi: Provinsi Lampung, Deskripsi: Belanja Jasa Pihak Ketiga, Pelaksanaan pekerjaan Januari – Desember 2017, dengan Volume hanya 4.085 orang.
Seharusnya, seperti yang dilansir dari berbagai media online local Provinsi Lampung pada pertengahan tahun 2017 lalu, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengatakan melalui surat leketronik yang diterima dari Biro Humas dan protokol Pemprov Lampung Rabu sore, 28/6/2017 lalu, Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan Rp14,7 miliar untuk tunjangan 6000 guru honor murni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada tahun anggaran 2017. 

Gubernur Ridho menjelaskan, pemberian tunjungan itu merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, setelah sebelumnya kewenangan berada di Kabupaten/Kota.
“Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honor murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, maka Pemprov fokus ke guru honor SMA/SMA negeri. 


Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat membayar guru honor yang menjadi kewenangannya,” kata alumnus SMA Alkautsar Bandar Lampung itu. 
Selain itu juga, Pemprov Lampung menargetkan seluruh guru honor yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada 2018. Gubernur berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan Rancangan APBD 2017 bersama DPRD Provinsi Lampung.
“Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan,” kata Ridho.
Meski demikian, Gubernur menyadari tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan. “Untuk itu, pada APBD 2018, Pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut,” katanya.
Di Lampung, terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honor pun lebih banyak daripada guru PNS. Gubernur berharap tunjungan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar kabupaten di Provinsi Lampung.
“Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi,” kata Gubernur.
Dari hal tersebut diatas banyak kalangan masyarakat menduga penyimpangan anggaran ini terjadi mulai dari penyusunan APBD yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
Seperti misalnya, pembuatan anggaran tanpa perincian. Hal ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi. Dalam APBD ini, penulisannya selalu dalam bentuk satuan dan tidak diperinci lagi, sehingga menyusahkan untuk dibaca dan dianalisis.
Selain itu juga persoalan yang turut memberikan kontribusi terhadap merebaknya perilaku korupsi di APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan publik.
Dari hal ini dalam pelaksanaan kegiatan belanja jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung diduga telah terjadi penyimpangan/pelanggaran (KKN) yang berpotensi merugikan uang negara berkisar lebih dari Rp. 4 Milyaran.
Terpisah, menanggapi informasi ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung justru mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diatas tersebut tidak benar alias salah.
“Mau tahu kelanjutan berita ini selengkapnya, dapat dibaca pada edisi mendatang.” (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget