MODUS KORUPSI DISDIKBUD LAMBAR MULAI TERUNGKAP

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Provinsi Lampung. Foto: Istimewa
LIWA, Perdetik.co:
Realisasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan dan Rehabilitasi Gedung sekolah pada tingkat SD/SMP di wilayah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran (TA) 2017 diduga keras menjadi ajang korupsi oknum pejabat setempat.
Dari penerima bantuan lebih dari 20 SD dan SMP, salah satu contohnya  seperti di SDN 1 Tanjung Raya mendapat kucuran anggaran untuk rehabilitasi kelas Rp. 527 Juta dan pembangunan gedung perpustakaan sekolah Rp. 300 Juta
Berdasarkan informasi dari narasumber perdetik.co yang patut dipercaya ini mengutarakan, bahwa diduga keras dalam pelaksanaan realisasi kegiatan bantuan tersebut dikerjakan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat.
“Pelaksanaan proyek dari Disdikbud tersebut seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh penerima bantuan (Pihak Sekolah). Pihak dinas tidak dibenarkan jika terlibat dalam proses pembangunan,” ujar sumber kepada perdetik.co belum lama ini.
Lebih lanjut dikatakan sumber, akan tetapi selain Kepala Sekolah, dalam pembentukan tim pembangunan proyek tersebut baik itu dari oknum pejabat Disdikbud sendiri maupun anggota dewan setempat banyak yang terlibat.
Dan sangat parahnya lagi anggaran bantuan untuk pendidikan ini justru oleh oknum pejabat Disdikbud setempat dibagi-bagi kepada kroni-kroninya.
“Bagaimana hasil pembangunan sekolah ini mau maksimal Mas, penerimaan dana bantuan itu memang saat pihak sekolah menerima sudah tidak utuh lagi. Untuk Dinas sendiri motong 17,5 persen, konsultan 10 persen dan kepala sekolah 12,5 persen,” katanya yang mendapat informasi langsung dari salah satu Kepsek di Lampung Barat, beberapa waktu lalu.
Dalam melancarkan aksi korupsi berjamaah besar-besaran ini, sambung sumber, untuk mengkordinir penerimaan uang jatah pihak Disdikbud Lambar dari puluhan kepala sekolah penerima bantuan, pihak dinas mengutus salah satu konsultan yang bernama Tarsim.
“Diduga kuat dalam kejadian ini, oknum Kabid Sarpras Disdikbud Lambar dan Konsultan Tarsim adalah sebagai otak pelaku. Pasalnya, untuk melancarkan aksi korupsi ini mereka berdua yang mengusulkan untuk merubah gambar RAB pembangunan proyek tersebut dengan mengajukan gambar pada tahun 2016 kepada pihak dinas,” bebernya.
Akibat tindakan oknum pejabat diatas tersebut, diduga kuat telah terjadi penyimpangan dalam realisasi Bansos pada TA. 2017 oleh pihak Disdikbud Lambar, seperti pelaksanaan rehabilitasi kelas, pembangunan RKB dan perpustakaan di sejumlah SD dan SMP diwilayah tersebut.
Berdasarkan hasil temuan tim investigasi dilapangan, didapati spesifikasi tidak sesuai dalam pembangunan itu. Sesuai temuan,dari nilai total anggaran yang dikerjakan di lapangan terdapat kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Sementara itu, menurut informasinya ada salah sekolah yang sudah lama tidak beroperasional (tutup). Namun tetap mendapat bantuan rehab senilai Rp. 200 jutaan, sehingga banyak kalangan masyarakat menilai proyek ini fiktif.

Mau tahu siapa-siapa saja oknum pejabat-pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Dan bagaimana tanggapan Bulki Basri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat, tunggu edisi mendatang. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget