Ditanya Soal Dana Tunjangan Rp.14,7 Miliar, Disdikbudprov Tumbalkan Gubernur Lampung

Foto: Istimewa
BANDAR LAMPUNG – Selisih jumlah penerima tunjangan guru honor murni SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung berbuntut kepada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Terkait persoalan jumlah dana tunjangan 6000 guru honor murni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Rp. 14,7 Miliar pada tahun 2017 lalu, oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menumbalkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, dikarenakan dalam pernyataan Gubernur Ridho dituding ngelantur.

Tudingan itu terjadi saat tim investigasi perdetik.co (Tipikor News Grup) meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi tentang adanya dugaan mark-up (Penggelembungan) dan korupsi anggaran belanja jasa pihak ketiga (ID: 11367771), Pagu (1) Rp. 14,706.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam juta rupiah) dengan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, kegiatan peningkatan kesejahteraan Guru Honor Murni kepada pihak Disdikbud Provinsi Lampung, baru-baru ini.

Kepala Disdikbud Lampung, Drs. Sulpakar, MM yang diwakili oleh Sekretaris Aswarodi menyarankan bahwa untuk kejelasan secara tehnis persoalan ini temui saja Tati selaku PPTK nya di gedung GTK.

==> Nonton video live streaming Rekaman sek Disdikbud Prov-Lampung saat dikonfirmasi tim investigasi Tipikornewsonline tentang dugaan korupsi tunjangan 6000 Guru honor SMA/SMK Negeri se provinsi. Lampung dg nilai anggaran Rp. 14,7 Miliar (APBD 2017) buka link: https://www.facebook.com/novri.yansyah.754/videos/1688815081157656/

Aswarodi mengatakan, Coba begini saja, yang tau bener tehnis bu Tati. Ke bidang GTK. Karena dia PPTKnya. Saya takut nanti ngasih statement (Pernyataan), tehnisnya saya tidak tau. Karena yang tau tehnis, yang bapak-bapak laporkan itu bidang yang menanganinya itu bidang GTK. Kalau saya tidak hafal semuanya itu dan saya tidak ada keterlibatan disitu.

“Jadi kalau mau Tanya yang tehnis, berapa jumlahnya, apa mark-up atau tidak, ini tepat sasaran atau tidak bidang tehnis (GTK) yang tau Bu Tati. Temui ke bidang GTK, bilang saja sudah dari saya,” kata Aswarodi sambil mengarahkan ke Gedung GTK Disdikbud Provinsi Lampung.

Namun, saat tim investigasi akan mulai beranjak dari ruangannya menuju gedung GTK untuk menemui Tati selaku PPTK, tiba-tiba Aswarodi bertanya kepada wartawan dan mendadak berubah pikiran.

Dari sebelumnya mengaku bahwa dirinya tidak tau-menau dan tidak ada keterlibatan, serta takut untuk memberikan statement karena tidak hafal secara tehnis persoalan tersebut. Mendadak Aswarodi mengatakan bahwa dirinya bisa memberikan penjelasan terkait tehnis pelaksanaan dana tunjangan guru honor murni SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2017. 

“Kan Cuma ingin nanya tehnis kan, bener apa gak ini. Sebab kalau saya baca tadi laporannya, itu kan laporannya mark-up itu. Kalau itu saya bisa kasih penjel…. Bisa kasih pen..jelasan, ucap Aswarodi yang bicaranya terkesan seperti orang gugup.

Masih dikatakannya, “Saya malah mau tanya anda dapat sumbernya itu dari mana, kok bisa langsung men-jas itu mark-up. Iya dapet sumbernya dari, dari mana? Gitu kan. Karena persoalan itu justru bukan mark-up malah kurang kita, gitu lo. Karena masih banyak yang belum dapet, kok bisa dibilang mark-up. Dibawah itu justru banyak protes, kenapa kok kami belum masuk,” ujar Sekretaris Disdikbud Lampung saat dikonfirmasi Tipikor News diruang kerjanya, belum lama ini.

Sementara, saat Tipikor News kembali menjelaskan kembali terkait data anggaran Rp14,706.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam juta rupiah) untuk tunjangan 6000 guru honor murni tersebut ternyata volumenya hanya direalisasikan kepada 4085 orang guru honor murni SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung. Sehingga terdapat banyak sisa anggaran sebanyak Rp. Rp.4.582.650.000,- (Empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pihaknya langsung membantah dan mengatakan, “Ya duet itu tidak bisa kita makan duet itu, karena dia transfer langsung ke ini dari rekening ini, itu langsung ditransfer ke ini. Ya, jadi kalau bicara mark-up silahkan ke ini. kalau misalnya duet itu kita potong, karena duetnya kita transfer langsung ke sekolah-sekolah. Gitu ajalah ya.. Gak usahlah gambar-gambar apa. Ke Bu Tati aja, nanti kalau kurang jelas ke saya lagi. Kita enak-enakan ajalah kita ngobrolnya,” jelasnya.

Terpisah, Tati selaku PPTK saat menanggapi informasi dugaan korupsi anggaran tunjangan guru honor ini, pihaknya justru mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diatas tersebut salah dan terkesan ngelantur“Ya biasa, namanya juga Gubernur. Saat itu mungkin Pak Gub Lupa,” ujar tati.  

Bagaimana tanggapan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan dugaan korupsi anggaran kegiatan belanja lainnya pada APBD 2017 di Disdikbudprov Lampung, tunggu edisi mendatang. (TIM)

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget