Wow.. Uang Perjalanan Dinas di Perkim Lamteng Rp. 500 Jutaan

Ilustrasi

BANDAR JAYA – Diduga kuat ada penggelembungan (Mark-Up) anggaran dalam kegiatan swakelola di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah (Perkim Lamteng), khususnya pada biaya perjalanan dinas yang menghabiskan APBD 2017 sebesar Rp. 564 Juta.

Diduga MarkUp modus korupsi oknum pejabat dinas Perkim Kab. Lampung Tengah.. 

Kantor Dinas Perkim Lamteng,  di Bandar Jaya, Lampung Tengah. (Istimewa)

Menurut narasumber yang enggan menyebut namanya, mengatakan, dugaan mark-up ini sangat besar kemungkinan salah satu modus oknum pejabat dinas Perkim Lamteng untuk bisa korupsi anggaran sebesar mungkin guna memperkaya diri.

Hal ini sangat nampak dari beberapa rincian dana kegiatan swakelola Perkim Lamteng khususnya anggaran perjalanan dinas yang nilainya begitu fantastic.

Diantaranya seperti, Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.72.900.000,-, perjalanan dinas luar negeri Rp. 300.000.000,- perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Rp. 95.000.000,- perjalanan dinas dalam kabupaten Rp.30.875.000,- belanja Perjalanan dinas luar daerah Rp.34.500.000,-

Perjalanan dinas luar daerah Rp. 6.000.000,- belanja Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.000.000,- belanja Perjalanan dinas dalam daerah Rp.10.000.000,- , beber sumber kepada perdetik.co dikediamannya Bandar Jaya, Terbanggi Besar, (7/11) lalu.

Menurut sumber, biasanya modus mark-up anggaran perjalanan dinas ini mulai dari harga tiket perjalanan dinas digelembungkan. Selain itu, modusnya juga sepeti menginap di hotel yang berbeda dari SPJ (surat pertanggung jawaban). Misalnya di SPJ disebutkan menginap di hotel A, tetapi kenyataannya di hotel lain, atau ada orang yang menginap di hotel sesuai SPJ, tapi lebih banyak yang menginap di hotel lain yang harganya lebih murah,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, diharapkan kepada aparat penegak hukum setempat agar segera menyelidiki informasi dugaan mark-up anggaran perjalanan dinas tersebut. Karena sangat dikhawatirkan jika dibiarkan terus menerus hal ini dapat merugikan keuangan Negara.

Dan jika nantinya hasil penyelidikan dugaan ini benar, pihaknya mengharapkan kepada aparat penegak hukum dapat memproses oknum pejabat tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang berbunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar, urainya.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Perkim Lamteng dan aparat penegak hukum atas pemberitaan ini, serta mau tahu dugaan mark-up anggaran kegiatan swakelola lainnya di Perkim Lamteng, tunggu berita selengkapnya pada edisi mendatang.. (Tim)
[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget