Kementan Beberkan Data: Impor 94 Ribu Ton Hanya Beras Menir

(ilustrasi/ist)

PERDETIK.CO - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklarifikasi informasi, yang menyebutkan besarnya impor beras dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK.

Menurut Kementan, ada kesalahan dalam memahami kebijakan impor beras yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Sebagaimana ramai beredar, ada total 1,2 juta ton impor beras yang terjadi pada 2016.

Selanjutnya, ada lagi 94 ribu ton yang masuk pada periode Januari–Mei 2017. Kementan telah mengecek data di Badan Pusat Statistik (BPS) maupun di pelabuhan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementan Suwandi menerangkan bahwa jumlah 1,2 juta ton tersebut merupakan luncuran impor beras dari kontrak Bulog pada 2015.

”Sejak 2016 pemerintah tidak pernah terbitkan izin impor. Jadi, itu beras luncuran tahun 2015,” kata Suwandi, seperti dilansir Jawapos.com, Minggu (22/10/2017).

Beras impor kontrak Bulog pada 2015, jelas Suwandi, tiba dalam dua tahap. Sebagian tiba pada 2015 dan sisanya awal 2016.

”Jadi tidak bisa dianggap sebagai beras yang diimpor pada tahun 2016,” ucapnya.

Sementara itu, impor 94 ribu ton pada awal 2017 merupakan beras pecah 100 persen atau yang biasa disebut beras menir.

Beras semacam itu lazim diperuntukkan bagi dunia industri. Tidak untuk beras pangan yang dikonsumsi masyarakat luas.

”Kalau beras konsumsi namanya beras medium. Itu kalau bukan Bulog tidak boleh ada lain yang impor,” kata Suwandi.

Dalam paket impor beras 94 ribu ton tersebut, lanjut dia, ada sebagian kecil gabah yang diangkut serta beberapa jenis beras khusus, yakni beras-beras mahal berkualitas sangat baik yang didistribusikan ke restoran-restoran mahal atau bahan makanan khusus.

 ”Kalau beras konsumsinya sama sekali tidak ada,” ujarnya.

Suwandi berharap, semua pihak bisa mengecek kebenaran langsung dan tidak serta-merta berspekulasi. Impor yang tiba pada 2016 tidak mesti impor yang dibuat pada 2016.

Cara terbaik untuk mengecek kebenaran data impor tidak cukup dengan mengandalkan data dari BPS. Tapi juga harus mengecek ke lapangan langsung, yakni ke pelabuhan.

”Data BPS juga kan mengambil dari pencatatan di pelabuhan,” tutur Suwandi. (*)
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget