Terkini

LAMPUNG TIMUR – Dugaan Korupsi dana APBN Tahun Anggaran 2017 seakan menggurita di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Ditjen KSDAE, Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.  

Oknum Kepala Kantor Balai TNWK, yakni Subakir, SH, MH terindikasi telah melakukan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dan puluhan pengadaan/belanja rutin sejumlah Rp. 3,7 Miliar.

Selain itu, derasnya aliran dana Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut, khusus Pakan dan Nutrisi Tambahan Gajah PLG Rp. 1.091.541.000,- dan puluhan pengadaan/belanja rutin Rp. Rp. 2.659.000.000,-Subakir disebut-sebut telah mengedepankan kepentingan dan mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri.

Sementara, beberapa paket pengadaan/ belanja rutin 2017 di Balai TNWK Labuhan Ratu telah terindikasi Mark-Up dan korupsi, berdasarkan hasil data yang dihimpun Tipikor News dari berbagai sumber, diantaranya seperti:

Pakan dan Nutrisi Tambahan Gajah PLG Rp. 1.091.541.000, Baliho Taman Nasional Way Kambas Rp. 199.480.000, Pengadaan Perahu Wisata Rp. 194.325.000, Pengadaan bangunan untuk tempat penelitian gajah PLG Rp.  180.495.000,

Pengadaan drone dan kelengkapannya untuk patroli pemantauan Rp. 162.200.000, Pembelian Rantai dan Perlengkapan Rp. 157.500.000, Pemeliharaan Kolam Gajah di PLG Rp. 120.000.000, Pembuatan Dermaga di Kuala Kambas Rp. 120.000.000, Pembangunan Pagar Kantor Balai Rp. 150.000.000,

Pengadaan mesin speedboat Rp. 135.000.000, Penyusunan DED untuk Tapak Rp. 125.000.000, Pembangunan Pos Pengaman Obyek dan toilet Rp. 132.000.000, Studi Kelayakan Terhadap Ekowisata di PLG Rp. 100.000.000, Renovasi bangunan pusat informasi di Plang Hijau Rp. 81.000.000, Pengadaan GPS Rp. 75.000.000, dan Pengadaan CCTV di PLG Rp. 73.047.000.

“Pihaknya dalam mengalokasikan anggaran terkesan berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Mark-up anggaran diduga modus korupsi di Balai TNWK Labuhan Ratu, Lamtim,” beber sumber yang tidak mau namanya ditulis saat dikonfirmasi perdetik.co, belum lama ini.

Bagaimana kelanjutan berita kasus dugaan korupsi ini selengkapnya, dan mau tahu tanggapan Kepala Balai TNWK Ditjen KSDAE, Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Subakir, SH, MH serta komentar pihak-pihak Kementrian terkait tunggu edisi mendatang. (TIM)


Meraih kepercayaan dari atasan saat itu Bupati, Mukhlis Basri untuk menjabat pada posisi paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Sekda, bagi Akmal Abdul Nasir, SH adalah sebuah tantangan yang harus dilaksanakannya sebaik mungkin untuk mampu bekerja sama dengan menjalin komunikasi dan menyatukan persepsi antara eksekutif maupun legislatif.

Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan sosok penting untuk menjembatani kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Sebagai Sekda harus bisa menjalin komunikasi dengan legislatif dan ekskutif berjalan lancar,” ujar suami Irma Ika Putri ini saat dihubungi Tipikor News, baru-baru ini.

Sebagai Sekda sejak Juni 2017 lalu, sambungnya, dirinya selalu berupaya menjadi jembatan penyatu semuanya yang memiliki kepentingan di Lampung Barat.


Jika sekda tidak mampu bekerja sama dengan baik untuk menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif, maka akan memperlambat kinerja pemerintah dan kemajuan daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut diungkapkan Akmal, keberhasilan akan bisa diraih, salah satunya harus punya prinsip kuat untuk menyatukan persepsi. Selain itu dirinya juga mengutarakan, selama menjalani karier harus bisa selalu berpegang teguh pada prinsip, yaitu loyal kepada atasannya.

“Banyak orang pandai, tapi tidak loyal. Loyalitas kepada atasan bagi saya menjadi sangat prinsip. Tapi tetap harus profesional dalam menjalakan tugas dan bertanggungjawab,” ungkap Akmal.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Tipikor News, karir Akmal Abd Nasir, SH dalam dunia birokrasi terus meningkat cemerlang.

Seperti jabatan pertama yang diterimanya pada tahun 1995 di Lampung Barat berawal sebagai Kassubag Amdal Bagian Lingkungan Hidup Setdakab dan tidak lama kemudian pindah sebagai Kassubag Mutasi Bagian Kepegawaian Setdakab.

Kemudian pada tahun 1998, pria kelahiran Liwa, 05 April 1963 ini menjabat Kabag Kepegawaian hingga 2001 bergeser sebagai Kassubag Umum Bagian Kepegawaian Setdakab (2001).

Dua tahun kemudian karena kemampuan dan kerja kerasnya, Akmal dipercaya sebagai Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan & Pasar, Kadispenda, Kepala BKD, Kadis Kesehatan, Kadis Koperindag, dan yang terakhir menjadi Asisten Bidang Administrasi Umum sebelum akhirnya dipercaya menjadi Pj. Sekretaris Daerah. (TIM)


Pekerjaaan:
Kassubag Amdal Bag. Lingkungan Hidup Setdakab (1995)
Kassubag Mutasi Bag. Kepegawaian Setdakab (1995)
Kabag Kepegawaian Setdakab (1998)
Kassubag Umum Bag. Kepegawaian Setdakab (2001)
Kabag Kepegawaian (2001)
Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan & Pasar (2003)
Kepala Dinas Pendapatan Daerah ( 2006)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (2008)
Kepala Dinas Kesehatan (2015)
Kepala Dinas Koperindag (2017)
Asisten Bidang Administrasi Umum (2017)
Pj. Sekretaris Daerah (2017)


BANDAR LAMPUNG - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, dr. Hery Djoko Subandriyo, MKM bungkam, ketika dikonfirmasi dugaan korupsi anggaran Rp. 4,5 Miliar untuk kegiatan pengadaan biaya jasa kebersihan di tahun 2017.

Dia maupun pihak RSUDAM tak mampu menjawab atas indikasi korupsi yang berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai Rp. 1.827,600.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut.

Sebelumnya, dikarenakan saat Tipikor News hendak menemui Dirut RSUD Abdul Moeloek untuk konfirmasi selalu sibuk dan sulit ditemui.

Sehingga Pada Senin, 22 Januari 2018 Redaksi Tipikor News mengirimkan surat konfirmasi tertulis dengan Nomor: 211/TN/I/RED/BDL/01, Perihal: Konfirmasi Tertulis Dugaan Mark-up & Korupsi BLUD 2017 di Lingkungan RSUD DR. H. Abdul Moeloek kepada sang Dirut.

Dalam surat konfirmasi tersebut tertulis diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dan informasi di atas, kami dari Redaksi Tipikor News mempunyai pandangan bahwa dana BLUD 2017 sebesar Rp. 4,5 Miliar untuk kegiatan Biaya Jasa Kebersihan (Kode Lelang: 5208121/ RUP: 8202906), di satker dan lokasi pekerjaan di RSUD DR. H. Abdul Moeloek yang dilaksanakan PT. CJR, diduga terjadi penyimpangan/ pelanggaran (KKN) yang berpotensi merugikan uang negara Rp. 1.827,600.000.

Pasalnya, dari hasil pantauan dilapangan, dari 131 orang petugas kebersihan di RSUDAM Prov. Lampung, masing-masing hanya diberikan upah Rp.1,7 Juta/ bulan.

Seharusnya, jika mengacu pada Upah Minimum Provinsi Lampung pada tahun 2017 petugas tersebut menerima upah Rp. 1.908.447,-/ bulan.

Sehingga pada tahun 2017, dalam kurun waktu 12 bulan pihak RSUDAM Prov. Lampung hanya menghabiskan dana untuk biaya jasa kebersihan Rp. 2.672.400.000.

Demi terciptanya system pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, kami mengharapkan kepada pihak RSUDAM Prov. Lampung dapat bersedia memberikan tanggapan setelah surat ini diterima guna mendapatkan kebenaran dan keterangan yang berimbang.

Namun, Sang Dirut melalui Kepala Bagian perlindungan dan pengembangan SDM RSUD Abdul Moeloek, Anindito Widyantoro malah mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan berharap agar tidak membahas tentang surat konfirmasi serta pihaknya meminta untuk tidak menerbitkan berita tentang anggaran pengadaan biaya jasa kebersihan itu.


Bagaimana tanggapan Gubernur, Kapolda dan Kejati Lampung, tunggu edisi mendatang. (TIM)


BANDAR LAMPUNG – Honor ratusan petugas kebersihan yang dianggarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, diduga kuat ditilep/ korupsi oknum pejabat sehingga berpotensi merugikan uang negara Rp. 1.827,600.000,- (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan dan informasi narasumber perdetik.co (Tipikor News Grup) mengatakan, bahwa pihak RSUDAM mengalokasikan dana BLUD tahun 2017 untuk pengadaan biaya jasa kebersihan Rp. 4,5 Miliar pada satuan kerja di lokasi pekerjaan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, yang dilaksanakan oleh pemenang tender (PT. CJR) disinyalir telah terjadi penyimpangan anggaran.

Menurut narasumber yang patut dipercaya, modus korupsi ini terungkap dari sebanyak 131 orang petugas kebersihan di RSUDAM tersebut, masing-masing hanya diberikan upah Rp.1,7 Juta/ bulan.

Sehingga selama pada tahun 2017, dalam kurun waktu 12 bulan pihak RSUD Abdul Moeloek hanya menghabiskan biaya Rp. 2.672.400.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pengadaan biaya jasa kebersihan.

“Kemana sisa uang miliaran tersebut? Selain itu juga seharusnya jika mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2017, masing-masing petugas tersebut menerima upah Rp. 1.908.447,- per orang/ bulan,” beber sumber saat dikonfirmasi perdetik.co  belum lama ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, alokasi dana pengadaan biaya jasa kebersihan Rp. 4,5 Miliar terkesan sangat berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak RSUDAM diduga ingin mengedepankan kepentingan pribadi dengan mencari keuntungan untuk memperkaya diri.

“Diduga modus korupsi ini terjadi mulai dari penyusunan anggaran yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan prosentase belanja rutin yang lebih membengkak dengan memperbanyak/ memperbesar mata anggaran (Mark-Up) pada rincian kegiatan biaya belanja,” ungkap sumber yang enggan menyebut namanya.

Sementara, sampai berita ini diturunkan Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum dapat dikonfirmasi karena tidak berada diruang kerjanya. Sehingga untuk mendapat pemberitaan yang berimbang, tim investigasi melayangkan surat konfirmasi tertulis.

Mau tahu dan bagaimana tanggapan Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, Dr. Herry Djoko Suminto, M. Kes, serta siapa saja oknum pejabat terlibat atas kasus dugaan korupsi ini, baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Ilustrasi
BANDAR LAMPUNG – Lapor Pak Gubernur! Diduga dana tunjangan 6000 guru honor murni SMA/SMK negeri Rp14,706 miliar pada APBD 2017 dikorupsi oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran serta informasi dilapangan, diketahui bahwa pihak Disdikbud Provinsi Lampung ternyata hanya memberikan tunjangan 4085 guru honor masing-masing Rp. 2.451.000,- pertahun yang dibayarkan per semester bukan 6000 guru honor.

Tertulis dengan jelas, salah satu kegiatan swakelola APBD TA 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada item Belanja Jasa Pihak Ketiga (ID Paket : 11367771), Pagu (1): Rp.14.706.000.000 – MAK (1): 5.2.2.28 , Program: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan: Peningakatan Kesejahteraan Guru Honor Murni, Lokasi: Provinsi Lampung, Deskripsi: Belanja Jasa Pihak Ketiga, Pelaksanaan pekerjaan Januari – Desember 2017, dengan Volume hanya 4.085 orang.

Diduga penyimpangan ini terjadi mulai dari penyusunan APBD yang lebih membengkak, memperbanyak atau memperbesar (Mark-Up) mata anggaran  belanja dari jumlah kebutuhan sebenarnya.

Sehinga dalam pelaksanaan kegiatan belanja jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung tersebut, diduga kuat telah terjadi penyimpangan/ pelanggaran (KKN) yang merugikan uang negara Rp.4.582.650.000,- (Empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Kronologis:
Dugaan korupsi ini berawal dari keterangan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo kepada hampir seluruh media local pada pertengahan tahun 2017 beberapa waktu lalu. Pada saat itu Gubernur M. Ridho Ficardo menyatakan bahwa Pemprov Lampung menganggarkan Rp14,7 miliar untuk tunjangan 6000 guru honor murni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada tahun anggaran 2017. 

Ridho menjelaskan, pemberian tunjungan itu merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, setelah sebelumnya kewenangan berada di Kabupaten/Kota.

“Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honor murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, maka Pemprov fokus ke guru honor SMA/SMA negeri. 

Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat membayar guru honor yang menjadi kewenangannya,” kata alumnus SMA Alkautsar Bandar Lampung itu. 

Selain itu juga, Pemprov Lampung menargetkan seluruh guru honor yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada 2018. Gubernur berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan Rancangan APBD 2017 bersama DPRD Provinsi Lampung.

“Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan,” kata Ridho.

Meski demikian, Gubernur menyadari tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan.

“Untuk itu, pada APBD 2018, Pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut,” katanya.

Di Lampung, terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honor pun lebih banyak daripada guru PNS.

Gubernur berharap tunjangan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar kabupaten di Provinsi Lampung.

“Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi,” kata Gubernur.

Menanggapi informasi dugaan korupsi anggaran tunjangan guru honor ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat justru mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diatas tersebut salah dan terkesan ngelantur.

Sementara selama ini ternyata usut punya usut, dugaan korupsi di Disdikbudprov Lampung belum diketahui oleh Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo.
Bagaimana tanggapan Pak Gubernur Ridho atas pemberitaan diatas, baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Foto: Istimewa
BANDAR LAMPUNG – Selisih jumlah penerima tunjangan guru honor murni SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung berbuntut kepada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Terkait persoalan jumlah dana tunjangan 6000 guru honor murni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Rp. 14,7 Miliar pada tahun 2017 lalu, oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menumbalkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, dikarenakan dalam pernyataan Gubernur Ridho dituding ngelantur.

Tudingan itu terjadi saat tim investigasi perdetik.co (Tipikor News Grup) meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi tentang adanya dugaan mark-up (Penggelembungan) dan korupsi anggaran belanja jasa pihak ketiga (ID: 11367771), Pagu (1) Rp. 14,706.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam juta rupiah) dengan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, kegiatan peningkatan kesejahteraan Guru Honor Murni kepada pihak Disdikbud Provinsi Lampung, baru-baru ini.

Kepala Disdikbud Lampung, Drs. Sulpakar, MM yang diwakili oleh Sekretaris Aswarodi menyarankan bahwa untuk kejelasan secara tehnis persoalan ini temui saja Tati selaku PPTK nya di gedung GTK.

==> Nonton video live streaming Rekaman sek Disdikbud Prov-Lampung saat dikonfirmasi tim investigasi Tipikornewsonline tentang dugaan korupsi tunjangan 6000 Guru honor SMA/SMK Negeri se provinsi. Lampung dg nilai anggaran Rp. 14,7 Miliar (APBD 2017) buka link: https://www.facebook.com/novri.yansyah.754/videos/1688815081157656/

Aswarodi mengatakan, Coba begini saja, yang tau bener tehnis bu Tati. Ke bidang GTK. Karena dia PPTKnya. Saya takut nanti ngasih statement (Pernyataan), tehnisnya saya tidak tau. Karena yang tau tehnis, yang bapak-bapak laporkan itu bidang yang menanganinya itu bidang GTK. Kalau saya tidak hafal semuanya itu dan saya tidak ada keterlibatan disitu.

“Jadi kalau mau Tanya yang tehnis, berapa jumlahnya, apa mark-up atau tidak, ini tepat sasaran atau tidak bidang tehnis (GTK) yang tau Bu Tati. Temui ke bidang GTK, bilang saja sudah dari saya,” kata Aswarodi sambil mengarahkan ke Gedung GTK Disdikbud Provinsi Lampung.

Namun, saat tim investigasi akan mulai beranjak dari ruangannya menuju gedung GTK untuk menemui Tati selaku PPTK, tiba-tiba Aswarodi bertanya kepada wartawan dan mendadak berubah pikiran.

Dari sebelumnya mengaku bahwa dirinya tidak tau-menau dan tidak ada keterlibatan, serta takut untuk memberikan statement karena tidak hafal secara tehnis persoalan tersebut. Mendadak Aswarodi mengatakan bahwa dirinya bisa memberikan penjelasan terkait tehnis pelaksanaan dana tunjangan guru honor murni SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2017. 

“Kan Cuma ingin nanya tehnis kan, bener apa gak ini. Sebab kalau saya baca tadi laporannya, itu kan laporannya mark-up itu. Kalau itu saya bisa kasih penjel…. Bisa kasih pen..jelasan, ucap Aswarodi yang bicaranya terkesan seperti orang gugup.

Masih dikatakannya, “Saya malah mau tanya anda dapat sumbernya itu dari mana, kok bisa langsung men-jas itu mark-up. Iya dapet sumbernya dari, dari mana? Gitu kan. Karena persoalan itu justru bukan mark-up malah kurang kita, gitu lo. Karena masih banyak yang belum dapet, kok bisa dibilang mark-up. Dibawah itu justru banyak protes, kenapa kok kami belum masuk,” ujar Sekretaris Disdikbud Lampung saat dikonfirmasi Tipikor News diruang kerjanya, belum lama ini.

Sementara, saat Tipikor News kembali menjelaskan kembali terkait data anggaran Rp14,706.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam juta rupiah) untuk tunjangan 6000 guru honor murni tersebut ternyata volumenya hanya direalisasikan kepada 4085 orang guru honor murni SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung. Sehingga terdapat banyak sisa anggaran sebanyak Rp. Rp.4.582.650.000,- (Empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pihaknya langsung membantah dan mengatakan, “Ya duet itu tidak bisa kita makan duet itu, karena dia transfer langsung ke ini dari rekening ini, itu langsung ditransfer ke ini. Ya, jadi kalau bicara mark-up silahkan ke ini. kalau misalnya duet itu kita potong, karena duetnya kita transfer langsung ke sekolah-sekolah. Gitu ajalah ya.. Gak usahlah gambar-gambar apa. Ke Bu Tati aja, nanti kalau kurang jelas ke saya lagi. Kita enak-enakan ajalah kita ngobrolnya,” jelasnya.

Terpisah, Tati selaku PPTK saat menanggapi informasi dugaan korupsi anggaran tunjangan guru honor ini, pihaknya justru mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diatas tersebut salah dan terkesan ngelantur“Ya biasa, namanya juga Gubernur. Saat itu mungkin Pak Gub Lupa,” ujar tati.  

Bagaimana tanggapan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan dugaan korupsi anggaran kegiatan belanja lainnya pada APBD 2017 di Disdikbudprov Lampung, tunggu edisi mendatang. (TIM)


Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama beberapa OPD serta anggota DPRD setempat, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus bersilaturrahmi ke beberapa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di kecamatan Kebun Tebu dan Sumber Jaya, Lampung Barat, (18/1) baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Bupati Parosil Mabsus memberikan motivasi kepada Siswa agar lebih giat belajar. Saat itu juga Parosil membagikan buku pelajaran untuk para siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional.

Harapannya buku tersebut dapat digunakan sebagai media belajar kelompok para siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.

Selain itu juga, Bupati mengatakan, program literasi yang dicanangkan tersebut jangan hanya menyentuh kalangan pendidik dan anak didik. Tetapi harus dimasyarakatkan, sehingga masyarakat juga memiliki budaya membaca.

“Literasi harus menyentuh masyarakat, sebab bisa saja masyarakat awam belum paham literasi. Jangan sampai ini hanya sampai pada tingkat sekolah tapi masyarakat juga harus memiliki budaya membaca,” ujarnya.



Ditambahkan Parosil, Pemkab Lambar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penuh program literasi.

Salah satunya dengan menyediakan buku di sekolah yang isinya puluhan ribu judul buku maupun pasilitas pendukung lainnya, pungkasnya. 


(Adv/ Hms)


BANDAR LAMPUNG – Realisasi dana tunjangan 6000 guru honor murni SMA/ SMK negeri se Provinsi Lampung Rp. 14,706 Miliar yang dianggarkan Gubernur M. Ridho Ficardo melalui APBD Pemprov tahun 2017 lalu terindikasi korupsi.

Diduga penyimpangan ini terjadi mulai dari penyusunan APBD yang lebih membengkak, memperbanyak atau memperbesar (Mark-Up) mata anggaran  belanja dari jumlah kebutuhan sebenarnya.

Sehinga dalam pelaksanaan kegiatan belanja jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung tersebut, diduga kuat telah terjadi penyimpangan/pelanggaran (KKN) yang merugikan uang negara Rp.4.582.650.000,- (Empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Kronologis:
Dugaan korupsi ini berawal dari keterangan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo kepada hampir seluruh media local pada pertengahan tahun 2017 beberapa waktu lalu. Pada saat itu Gubernur M. Ridho Ficardo menyatakan bahwa Pemprov Lampung menganggarkan Rp14,7 miliar untuk tunjangan 6000 guru honor murni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada tahun anggaran 2017. 

Ridho menjelaskan, pemberian tunjungan itu merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, setelah sebelumnya kewenangan berada di Kabupaten/Kota.

“Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honor murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, maka Pemprov fokus ke guru honor SMA/SMA negeri. 

Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat membayar guru honor yang menjadi kewenangannya,” kata alumnus SMA Alkautsar Bandar Lampung itu. 

Selain itu juga, Pemprov Lampung menargetkan seluruh guru honor yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada 2018. Gubernur berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan Rancangan APBD 2017 bersama DPRD Provinsi Lampung.

“Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan,” kata Ridho.

Meski demikian, Gubernur menyadari tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan.

“Untuk itu, pada APBD 2018, Pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut,” katanya.

Di Lampung, terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honor pun lebih banyak daripada guru PNS.

Gubernur berharap tunjangan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar kabupaten di Provinsi Lampung.

“Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi,” kata Gubernur.

Namun sangat disayangkan, berdasarkan pengamatan dan penelusuran dilapangan diketahui bahwa pihak Disdikbud Provinsi Lampung ternyata hanya memberikan tunjangan 4085 guru honor masing-masing Rp. 2.451.000,- pertahun yang dibayarkan per semester bukan 6000 guru honor.

Hal ini terungkap berdasarkan data yang diperoleh perdetik.co (Tipikor News Grup) salah satunya pada kegiatan swakelola APBD TA 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Tertulis dengan jelas pada item Belanja Jasa Pihak Ketiga (ID Paket : 11367771), Pagu (1): Rp.14.706.000.000 – MAK (1): 5.2.2.28 , Program: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan: Peningakatan Kesejahteraan Guru Honor Murni, Lokasi: Provinsi Lampung, Deskripsi: Belanja Jasa Pihak Ketiga, Pelaksanaan pekerjaan Januari – Desember 2017, dengan Volume hanya 4.085 orang.

Menanggapi informasi dugaan korupsi anggaran tunjangan guru honor ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat justru mengatakan bahwa apa yang dilontarkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diatas tersebut salah dan terkesan ngelantur.

Mau tahu kelanjutan berita ini selengkapnya, baca perdetik.co (Tipikor News Grup) edisi mendatang. (TIM)


LAMPUNG TENGAH – Sejumlah gedung sekolah dasar (SD) di kecamatan Sendang Agung, kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini sangat  memprihatinkan karena kondisi gedung sudah rusak parah karena termakan usia.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kecamatan Sendang Agung, Lamteng Hi. Suparman mengatakan, bahwa ada tiga gedung SD yang kondisinya sudah rusak parah. Di antaranya seperti SD Negeri 1 Sendang Asri, SD Negeri 2 Sendang Asri dan SD Negeri 3 Sendang Agung.

Hal ini dibenarkan Kepala SDN 1 Sendang Asri, Sarjoni mengungkapkan, “Kondisi sekolah saat ini sangat memprihatinkan, sehingga pihaknya khawatir dapat mengancam keselamatan ratusan siswa-siswi,” ujarnya kepada Tipikor News saat ditemui diruang kerjanya, belum lama ini.

Lebih lanjut diutarakan Sarjoni, kerusakan parah dibangunan tiga gedung sekolah yang dibangun sekitar tahun 1975 tersebut dibagian tembok, jendela, pintu serta lantai yang berada di ruang kelas dan ruang guru mengalami kerusakan.

“Bahkan, kerusakan bangunan gedung sekolah yang sudah tua ini juga diperparah jika dengan curah hujan yang tinggi membuat sejumlah bagian atap serta plapon ruang gedung sekolah itu jebol,” ulasnya.

Sementara salah seorang siswa kelas IV disekolah tersebut mengaktakan, beruntung plafol ruang kelas IV jebol saat sudah pulang sekolah pada selasa lalu. Karena ruang kelasnya tersebut jebol.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sendang Agung, Tutik Jumiatun mengatakan, selain ruang kelas yang jebol, juga mengatakan banyak tembok bangunan sekolah ini yang mulai kropos.


“Bangunan sekolah dengan seratusan siswa ini temboknya sudah mulai keropos. Bahkan plafon disemua ruangan sudah dimakan rayap. Jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan bangunan sekolah ini akan roboh dan membahayakan keselamatan para siswa,” keluh Tutik.

Untuk itu, bersama masyarakat Sendang Agung pihaknya meminta Pemerintah memperbaiki gedung sekolah di desa itu yang rusak demi kelancaran proses belajar mengajar.

"Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera turun ke tempat kami melihat langsung sekolah yang rusak dan segera memperbaikinya," harap Sarjoni dan Tutik. 
(Indra Bahrin)


LAMPUNG BARAT – Puluhan kegiatan swakelola di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Barat yang dianggarkan Rp. 2,348 Miliar pada APBD tahun 2017 tidak terealisasi sesuai sesuai harapan.

Pasalnya, berdasarkan investigasi dan informasi dari berbagai sumber di lapangan, diduga dari berbagai kegiatan swakelola Tahun 2017 di Diskominfo Lambar tersebut dikorupsi oknum Kadis setempat.

Dari berbagai kegiatan swakelola Diskominfo Lambar yang terindikasi korupsi, diantaranya seperti: Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Rp. 529.970.000, Pengembangan Jaringan Internet Rp.362.705.000,

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Rp.110.000.000, Operasional Hotline SMS Senter Pemkab Lambar Rp.109.380.000, Bimtek Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Rp. 94.048.000,

Belanja Pengendalian Menara Tower Telekomunikasi Rp. 90.622.000, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 91.365.000, Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Rp. 72.000.000, Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 69.000.000 dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 76.800.000.

Mau tahu berita selengkapnya dan bagaimana tanggapan Kadiskominfo Lampung Barat terkait dugaan korupsi ini. Tunggu edisi mendatang. (TIM)

Ilustrasi
BANDAR LAMPUNG – Anggaran belanja pemeliharaan rutin, barang dan jasa kebutuhan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Rp. 31,835 Miliar membuat rakyat semakin melarat.

Pasalnya, pihak sekretariat DPRD Bandar Lampung disinyalir pada APBD TA 2017 telah memperbanyak item kegiatan dengan mark-up anggaran. Hal ini tentunya bagi kita yang menonton bakal mangap-mangap melihat hebatnya aksi tipu muslihat.

Demikian sedikit catatan tentang kesaktian jajaran sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam menyulap anggaran tahun 2017 dibawah komando sekretaris Dewan setempat, Nettylia Syukri.

Menurut informasi dari berbagai sumber membeberkan, awalnya sekretariat DPRD Bandar Lampung sudah menyiapkan siasat pengalokasian APBD agar lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dewan ketimbang pembangunan.

“Hal ini menunjukkan bahwa orientasi DPRD Kota Bandar Lampung lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat daripada untuk pembangunan rakyat,” kata sumber kepada wartawan, belum lama ini.

Lebih lanjut diutarakannya, bahkan dana yang dianggarkan untuk urusan perut dan plesiran anggota dewan saja angkanya sudah sangat luar biasa. Bahkan cukup untuk orang biasa berangkat keliling dunia.

Berbagai kalangan menilai, jika hal itu dengan kreatif sengaja diciptakan untuk menambah pundi oknum pejabat sekretariat DPRD Bandar Lampung.

Canggihnya, sambung sumber, dugaan sulap selip anggaran sesajen dewan ini sudah mulai terjadi semenjak tahapan penyusunan APBD. Buktinya para penggiat didalamnya sengaja kurang melibatkan partisipasi masyarakat, prosentase belanja rutin yang lebih membengkak daripada belanja pembangunan, serta pengalokasian pos anggaran yang banyak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

“Sejatinya, pembengkakan di pos anggaran untuk dewan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000, namun realitas dilapangan memang sangat tidak menyenangkan bahkanlebih mengarah kepada azas kepentingan pribadi dan golongan,” terangnya.

Kedigjayaan lainnya adalah, pembuatan anggaran tanpa perincian. Hal ini dilakukan demi mengkaburkanperhatian masyarakat daripada objek-objek yang dijadikan bahan bancakan.

Selain itu, persoalan yang turut memberikan kontribusi terhadap merebaknya perilaku korupsi di APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan publik.

Kenyataan ini seringkali terjadi khususnya di sekretariat DPRD Bandar Lampung. Aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD adalah sesuatu yang sifatnya keramat, sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi mereka yang tidak memilikim khodam.

Padahal sebenarnya hal itu harusnya terbuka, yang dapat diketahui masyarakat. Akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam setiap mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anggaran publik.

“Akibatnya masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai kebijakan yang dibahasakan dalam bentuk APBD,” pungkas sumber.

Mau tau rincian detail anggaran belanja APBD TA 2017 DPRD Kota Bandar Lampung dan bagaimana tanggapan para petinggi aparat penegak hukum Provinsi Lampung, tunggu edisi mendatang. (TIM)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget