perdetik.co

Terkini


BOGOR - Setelah muat kemarin, kini Humas Pdam Tirta Kahuripan dalam pesan WhatsApp menulis sangahan dan bantahan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan statemen media Online tidak ada pembaca.

Bahkan dia mengatakan masih memakai/menjalin hubungan dengan media online dalam sosialisasi dan iklan serta menyebarkan informasi pdam tersebut.

Pesan yang diterima wartawan Transbogor.co jam 16.14 menit pada Jumat (14/9) itupun diawali kalimat Bismillah yang tentu ini sangat berat tanggung jawabnya dibanding dengan kata dengan hormat?

Sebagimana lazimnya pesan atau balasan normal biasa. "Bismillah.Asmlk..Bersama ini kami sampaikan terhadap konfirmasi saudara. Saya sampaikan bahwa tidak ada statermen saya yang menyampaikan bahwa media online tidak ada pembaca, karena sampai saat ini kami masih memakai/ menjalin hubungan baik dengan media online untuk sosialisasi dan iklan dalam penyebaran informasi tentang pdam kabupaten Bogor. Tks (Agus Riyanto Humpro Pdam Kabupaten Bogor)," Tulis dia dalam pesan itu.

Dilain hal atas bantahan itu sebagai dasar pemberitaan kemarin, terdengar jelas dan perbincangan berdurasi 20 menit itu kalimat mengalir dari Humas tersebut yang menyatakan hal ini.

Bahkan sempat diawal perbincangan dirinya juga menyatakan sedang sibuk urusan pribadi mengantar anaknya kuliah di Bandung - UPI? Memilih tempat kos buat anaknya perempuan, didaerah Geger Kalong, dekat pesantren AA Gym.

Benarkah dirinya lupa apa saja pernyataan yang telah diucapakan pada wartawan TransBogor.co pada Senin (10/9) lalu atau memang ada sisi lain dari dalam dirinya hingga dapat melupakan setiap kalimat yang diucapkan saat ditemui wartawan saat konfirmasi. (Agus Subagja)


BOGOR -- Ada Istilah Mulutmu Harimaumu!.Tugas dan fungsi media atau pers dalam kewenangan undang- undang no.40 tahun 1999 seakan terusik karena adanya pemahaman dan pola pikir kerdil bagian humas disalah satu Bumd ternama di Kabupaten Bogor pada wartawan online Transbogor.co yang datang atas undangannya di whatsup tanggal 10 /9, Senin lalu.

Dia mengatakan sebenarnya kerjasama Pdam dengan media hanya 3 surat kabar cetak saja itu karena melihat dan menilai atas kebijakan direksi adapun untuk online dianggap tidak ada pembacanya.

Spontan statemen ini mengundang reaksi dari beberapa awak online yang tergabung di GMCB ( Gema Media Center Bogor),dimana Sekretaris Forum GMCB, berang dan akan memberitakan disemua online yang ada dikota dan kabupaten Bogor, bahkan jika perlu hingga jaringan dalam dan luar negeri.

"Hati -hati kalo ngomong, apalagi ini jabatan humas itu vital dan strategis jika ini dipahami dan dikaitan undang-undang pers jelas deliknya sudah masuk unsur merampas hak kemerdekaan pers dan penistaan profesi wartawan online.Saya yakin ini akan berdampak secara lokal kedaerahan bahkan reaksi online nasional. Tunggu ini pasti berita viral dan ingat statemen humas jelas mewakili institusi bukan pribadi lagi artinya direksi wajib tahu dan bertanggung jawab atas statemen itu" kata Rike Rotinsulu Pimred online patrolisatu.com. (Agus Subagja)

Ilustrasi
Biaya kegiatan MKKS SMA Lampung Tengah yang menghabiskan uang ratusan juta setiap tahun, diduga kuat hasil pungli dari 18356 peserta didik yang tersebar di 67 SMA Negeri dan swasta di lamteng.

Pasalnya, untuk biaya kegiatan MKKS selama ini setiap tahun pihak pengurus mengumpulkan dana dari orang tua (komite). Khususnya seperti pada TP 2017/2018, masing masing siswa dikenakan iuran Rp20 ribu, sehingga jumlah uang pungutan yg disebut iuran itu mencapai Rp367.120.000,-

Seperti yang diungkapkan sumber kepada tipikornewsonline.com mengatakan, siswa tidak seharusnya dibebankan biaya untuk kegiatan organisasi kepala sekolah. Jika memang itu sebatas iuran, pihak MKKS tidak diperbolehkan menentukan jumlah uang.

"Loh iuran kok dipatok Rp20 ribu? Yang namanya iuran itu semampunya. Tapi kalo pengurus MKKS SMA Lamteng sudah menentukan jumlah uang, ini namanya sudah pungli," ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasikan belum lama ini.

Selain itu juga, pihaknya menduga uang sebanyak ratusan juta yang setiap tahun dihabiskan untuk MKKS Lamteng terdapat banyak indikasi mark up dan korupsi.

"Banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kegiatan MKKS SMA, untuk apa saja uang ratusan juta dihabiskan," tanya sumber.

Masih dikatakannya, diharapkan kepada ketua MKKS SMA Lamteng dapat segera memberikan informasi terkait penggunaan dana tersebut sejak dirinya menjabat selaku pimpinan Kepala SMA di Lamteng.

Demi terciptanya sistem penyelenggaraan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien,  akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu perlu dilakukan agar dapat mencegah bertambahnya asumsi negatif masyarakat," pungkasnya.

Bagaimana tanggapan Ketua MKKS SMA Lampung Tengah serta para tokoh pendidikan Lampung, tunggu berita selengkapnya edisi mendatang.  (TIM)

Ilustrasi


PESAWARAN -- Oknum Kepala SMP 4 Pesawaran berinisial Z dan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesawaran, inisial K, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung, Selasa (28/8/2018) kemarin.

Dari lokasi penangkapan keduanya, petugas menyita barang bukti uang tunai Rp100 juta disita dari dalam lemari kepala SMP 4 Pesawaran.
 
"Tadi sekitar pukul 17.00 WIB, petugas Krimsus Polda Lampung mengamankan kepala sekolah SMP 4 Pesawaran dan Kabid Sarpras Disdikbud Kabupaten Pesawaran, " kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Ia menjelaskan kuat dugaan kedua oknum yang terkena OTT penyidik Krimsus Polda Lampung karena keduanya melakukan pungutan liar (pungli)  terkait proyek pengadaan komputer tahun 2018 untuk sekolah SMP se Kabupaten Pesa waran sebanyak 20 unit setiap sekolahnya.

"Setiap sekolah diminta Rp10 juta untuk setor, terkait proyek pengadaan komputer tahun 2018. Dan setiap sekolah menda patkan 20 unit komputer. Tadi petugas menyita uang tunai kurang lebib Rp 100 juta, "ujarnya. 

Sementara itu kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Fauzan Suaidi tidak bisa dihubungi melalui sambungan ponsel, memblokir semua panggilan masuk. 

Dirreskrimsus Polda Lampung Kombespol Aswin Sipayung, belum mengetahui adanya informasi tersebut. "Belum, nanti segera saya cek.

Aswin menambahkan, dirinya belum mendapatkan informasi dan memberikan keterangan, karena pada umumnya setiap upaya tindakan reserse, sifatnya rahasia dalam pengembangan, sebelum ada informasi yang tepat. (Ist)



METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengesahkan Raperda Kota Metro tentang pertanggungjawaban APBD TA 2017 menjadi Perda. Pengesahan tersebut, usia dilaksanakan paripurna pengambilan keputusan bersama bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang pertanggung jawaban APBD TA 2017, Rabu (8/8).

Dalam paripurna tersebut, Banggar DPRD Kota Metro memberikan beberapa rekomendasi pada Pemkot Metro untuk meningkatkan kualitas didalam proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Metro Nuraida mengatakan, rekomendasi yang diberikan DPRD yakni, pemkot dapat meningkatkan kembali inovasi dan kreatifitas dalam menggali dan merealisasikan target PAD. Serta, pemutakhiran perhitungan NJOP untuk meningkatkan PAD.

“Kemudian pemerintah daerah dapat memanfaatkan Silpa yang diperoleh pada TA 2017 yakni sebesar Rp. 106.333.051.746 untuk kegiatan yang menjadi perioritas dalam mendukung visi dan misi pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu penyerapan anggaran setiap OPD harus lebih dioptimalkan,” katanya saat paripurna.

Selain itu, Banggar juga meminta akan pekerjaan fisik agar dimulai sejak awal tahun anggaran. Ini, untuk menghindari keterlambatan pekerjaan fisik. Sebab, selama ini banyak pekerjaan fisik yang dimulai menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Kemudian, pemerintah harus lebih proaktif menindaklanjuti dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov ke Pemkot yang belum diselesaikan. Pasalnya, piutang DBH tahun 2017 sebesar Rp. 27 Milyar.

“Kami minta pemerintah kepastian kepada Walikota Metro terkait rencana pelaksanaan E-Parking,” paparnya.

Terkahir, Banggar DPRD juga meminta agar pemkot mempertimbangkan ulang program pemberian seragam sekolah. Sebab, pelaksanaan program tersebut kurang bermanfaat.

“Alangkah baiknya anggaran ini dialihakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seperti peningkatan fasilitas UNBK atau peningkatan BOSDA,” tutupnya. (*)



KOTA METRO -- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penyampaian Pendapat Akhir Walikota Metro Terhadap Pengambilan Keputusan III (Tiga) Raperda, Rabu (08/08/18).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikoya Metro, Ketua DPRD Kota Metro, Fokorpimda Kota Metro, Kepala OPD se Kota Metro, Camat dan Lurah serta tamu undangan.

Dalam pendapatnya Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan bahwa, pada hari ini telah dicapai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Metro terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kota metro Tahun Anggaran 2017 dan selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada pemerintah provinsi  Lampung guna dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung.

“Ada pun inisiatif DPRD Kota Metro yang telah dibahas bersama terdiri dari, rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah serta pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang,” ungkap Pairin.

Selanjutnya, Walikota Metro Achmad Pairin pun mengajak Pemerintah Kota Metro agar dapat bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika dan obat-obatan terlarang, serta upaya dalam mewujudkan kualitas kehidupan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

“Karena peraturan daerah merupakan landasan yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan khususnya di Kota Metro yang semakin maju dan berkembang,” jelasnya.

“Semoga Pimpinan dan anggota DPRD dapat menyetujui Rancangan peraturan daerah agar dapat menjadi peraturan daerah sebagaimana yang telah dibahas pada tingkat Pansus bersama-sama organisasi perangkat daerah terkait baik itu Pansus 1 maupun Pansus 2,” harap Achmad Pairin.  (Adv)

Ilustrasi
BANDAR LAMPUNG – Menurut keterangan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Heri Suliyanto menyampaikan, bahwa jemaah Haji asal Lampung dijadwalkan akan tiba di Bandarlampung pada 30 Agustus hingga 24 September.

“Proses pemulangan jemaah haji rencananya akan dibagi dalam dua gelombang. Glombang I pada tanggal 30 Agustus hingga 8 September dengan jumlah 9 kloter, gelombang II dengan jumlah 10 kloter akan tiba pada tanggal 10 hingga 24 September 2018,” jelasnya saat Rapat Panita Penyelanggara Ibadah Haji (PPIH) pemulangan jamaah haji Lampung, di Aula Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung, Kamis (23/8) kemarin.

Lebih lanjut Heri mengatakan, jemaah haji akan tiba di Bandara Raden Inten II (Branti) menggunakan maskai penerbangan Sriwijaya Airlines.

"Nanti mereka akan langsung masuk asrama haji Rajabasa untuk kemudian dilepas ke kabupaten/kota asalnya," ujarnya.

Pihaknya juga mengharapkan, agar seluruh panitia PPIH Embarkasi antara Lampung dapat bekerjasama dengan baik sehingga proses pemulangan jemaah dapat berjalan lancar dan tertib sebagaimana halnya pada saat pemberangkatan.

“Proses pemberangkatan jamaah haji kita telah berjalan lancar bahkan kita menerima penghargaan sebagai bandara perantara terbaik se-Indonesia, kita berharap pemulangan ini juga dapat berjalan dengan sukses tertib dan lancar,” harap Heri. (*)



LAMPUNG TENGAH – Gerakan gotong royong gagasan Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mulai terlaksana.

Tampak ratusan warga empat Kampung yang berada di Kecamtan Rumbia ikut bersama-sama dengan Wabup Loekman membuat badan jalan di Rawa Gentong yang menghubungkan kampung Restu Buana dengan tiga kampung Bina Karya Utama, Bina Karya Putra dan Bina Karya Mandiri.

Loekman menjelaskan antusias masyakat rumbia sangat luar biasa jalan yang tadinya rusak terkena banjir dan jembatan yang rusak kini sudah baik walau belum maksimal.

Gotong royong ini nantinya akan dilanjutkan dengan membuat gorong-gorong. “Kita siapkan cetakanya dan semen kita siapkan juga, inilah bentuk kerjasama yang baik antar masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Kita ketahui, sambung Loekman, gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa kita sejak dahulu dan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan guna memperkuat integritas sosial masyarakat.

“Tidaklah mudah untuk melestarikan dan mempertahankan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat, yang saat ini cenderung semakin individualistis dan saling berkompetitif serta lebih menonjolkan persaingan dari pada kebersamaan,” paparnya.

Masih dikatakan Loekman, meskipun demikian kita harus tetap terus berupaya didalam melestarikan budaya gotong royong.

“Semangat gotong royong dan rasa kebersamaan tersebut dapat terus membudaya, mengakar dan melembaga dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya. (*)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget