perdetik.co

Terkini


BOGOR - Kata salut dan aplus ,sapu bersih emas cabor angkat berat melebihi target 6 mendali ternyata penuh peluh dilakukan ketua Pengcab Kabupaten Bogor, Iryanto,ST. Sampai pengorbanan itu dilakukannya sendiri hingga Allout mengkontrak satu rumah khusus atlet juga meramu vitamin suplemen dan kebugaran atlet-atletnya sendiri.

Selain terus memotivasi mereka perlu diketahui, kontingen Kabupaten Bogor dari cabang olahraga Angkat Berat Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat XIII 2018 mendulang sukses dengan peraihan medali emas yang melebihi target. Semula target yang ditentukan 6 medali emas,namun akhirnya mampu menyabet 8 medali emas,1 perak dan 5 perunggu.

Ketua Pengurus Cabang Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia (PABBSI) Kabupaten Bogor Iriyanto menyatakan rasa bersyukur atas pencapaian ini. Dikatakannya, delapan emas yang dipersembahkan atletnya merupakan kejutan luar biasa di Porda kali ini.

"Saya sejak awal memang optimis bisa mencapai target yang diinginkan. Namun dengan perolehan medali emas yang melebihi target, ya jujur saja cukup mengejutkan,” kata Iryanto, Senin (15/10/2018) dikantornya.


Perjuangan yang dilakukan oleh para atlet, kata Iryanto, memang perlu diapresiasi. Mereka telah berjuangan mati-matian untuk bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor.

“Kemenangan mereka itu juga cukup mendebarkan. Bayangkan, selisihnya hanya dua kilogram dari lawan-lawan yang ada. Tipis kan,” kata pria yang sebelumnya juga mencatatkan sejarah, satu-satunya manager cabang olahraga tinju yang berhasil meraih medali emas terbanyak dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat tahun lalu 2017.

Ketika itu, melalui polesan tangannya, 6 medali emas cabang tinju berhasil di raih atlet asal Jawa Barat. Sebuah rekor yang terpecahkan dan sejarah direpublik NKRI mengingat selama PON berlangsung torehan prestasi itu belum pernah ada.

Atas keberhasilan atlet Cabor Angkat Berat ini,PABBSI Kabupaten Bogor berencana akan melakukan pembinaan secara lebih serius. Terutama mencetak atlet-atlet muda asli Kabupaten Bogor.

"Ada atlet angkat berat kita,namanya Amir Hamzah. Ia berangkat dari keluarga sederhana. Untuk pergi latihan saja, kadang susah untuk ongkos angkot. Namun, karena semangatnya yang cukup tinggi ia berhasil menyumbangkan medali. Atlet seperti ini yang harus kita apresiasi,” katanya.

Iryanto juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor yang telah memberikan dukungan penuh terhadap atlet-atlet yang berprestasi,khususnya di cabor angkat berat dan bina raga. Oleh sebab itu, para atlet yang meraih medali emas ini akan diberikan bonus Rp 100 juta. Masih ditambah lagi dengan kadedeuh Rp 7,5 juta per atlet peraih medali emas.

Dalam catatan wartawan dalam kesibukan menjabat sebagai Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Bogor ini,ternyata memang etos kerja keras dan cerdas dijunjung tinggi dirinya. Tak ayal prestasi hinggap selalu dikepalnya, rasa syukur dan juga rasa terima kasih kepada jajaran KONI Kabupaten Bogor yang turut bersumbangsih dalam memberikan spirit kepada para atlet untuk bisa meraih prestasi yang gemilang di Porda XIII 2018 ini.

Tentu perjuangan kami belum selesai, karena mereka (para atlet angkat berat dan bina raga) akan kembali dipersiapkan untuk mengikuti PON di Papua 2019 mendatang dengan hasil gemilang,tandasnya. (Agus Subagja)


LAMPUNG TENGAH – Diduga dampak tindakan korupsi oknum Kepala SMP Negeri 2 Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Tukijan kondisi atap/ plafon seluruh gedung sekolah banyak jebol.

Berdasarkan data dan penelusuran perdetik.co dilapangan, sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Bumi Nabung sebanyak 12 ruang kelas kondisinya rusak ringan dan 1 ruang kelas rusak sedang.

Padahal, pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS setiap tiga bulan (Triwulan) selalu melaporkan penggunaannya untuk perawatan atau pemeliharaan sekolah mencapai jutaan rupiah.

“Gedung sekolah SMPN 2 Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, kondisinya miris dan memprihatinkan. Bangunannya sudah tak layak dan tidak terawat. Diduga uang untuk perawatan yang bersumber dari dana BOS banyak masuk ke kantong pribadi oknum Kepsek,” ungkap seorang warga setempat kepada perdetik.co belum lama ini.

Selain itu, sumber yang enggan menyebut namanya ini membeberkan, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Bumi Nabung ini sejak tahun 2016-2018 terindikasi dikorupsi. Hampir disetiap penggunaan dana per komponen tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).

Modus yang dilakukan oknum Kepsek Tukijan untuk mengakali dana BOS yang dikelolanya tidak sesuai. Seperti, utamanya biaya pemeliharaan dan perawatan sekolah, pembelian kebutuhan sekolah diantaranya, kegiatan ulangan dan ujian, penyaluran Pembayaran honorarium yang tidak didasari pada suatu kegiatan, kegiatan ekskul dan pembelian bahan bahan pakai habis.

“Penggunaan dananya terkesan ada penggelembungan (Mark Up) biaya serta tidak didukung bukti memadai dan tidak diyakini kebenarannya. Diperkirakan kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS selama sejak 2016-2018 mencapai ratusan juta akibat dari banyaknya duplikasi pembayaran atas pengeluaran dana disetiap per komponen dana BOS," jelasnya.

Kepsek Tukijan juga, tambahnya, terkesan tidak transparan dalam pengelolaan dana tersebut. Tampak tidak ada papan informasi tentang penggunaan dana BOS yang dipasang pihak sekolah.

Mau tahu rincian data realisasi komponen pembiayaan BOS SMPN 2 Bumi Nabung sejak tahun 2016-2018, dan bagaimana tanggapan Kepsek Tukijan terkait pemberitaan ini. Berita selengkapnya baca edisi mendatang. (TIM)


LAMPUNG TENGAH - Proyek jalan lapisan penetrasi (Lapen) di Kampung Bina Karya Mandiri kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah belum seumur jagung selesai dikerjakan, sekarang kondisinya sudah rusak lagi.

Diduga Kualitas jalan yang menelan ratusan juta rupiah anggaran ADD/ DD Tahun 2018 ini dinilai tidak sesuai spesifikasi, aspalnya tipis dan tidak sesuai RAB.

"Kalau dilihat dari standar pekerjaan pembangunannya kurang bagus dan tidak sesuai volume. Sehingga jalan sepanjang 1 kilometer itu belum seumur jagung kondisi aspalnya mengelupas," ujar sejumlah warga setempat, belum lama ini.

Lebih lanjut sumber mengungkapkan, bahwa pembangunan jalan tersebut menjadi sorotan banyak pihak akibat Lemahnya pengawasan sehingga menjadikan salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa di Kampung Bina Karya Mandiri.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi Diduga dampak dari tindakan oknum Kakam Putu Subrata melakukan penyelewengan untuk kepentingan pribadi dengan modus mark up (penggelembungan) anggaran disejumlah komponen biaya penggunaan dana desa.

Bagaimana tanggapan Kakam Bina Karya Mandiri Putu Subrata, dan mau tahu rincian biaya apa saja yang di mark up. Baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Istimewa

Wartawan adalah orang bebas, wartawan bebas menulis apa yang Ia lihat dan Ia dengar berdasarkan hati nurani, kode etik dan UU Pers.

Wartawan tidak memiliki kategori status sosial yang pasti, pagi Ia bisa ngobrol dengan abang becak, Siang Ia bisa makan bersama para pejabat, sore Ia bisa bincang-bincang dengan pemuka agama dan malam Ia juga "bisa" berada di cafe,diskotik,dan Bar.

Setiap hari Ia menyapa publik dengan informasi, tak peduli Informasi yang disajikan itu diapresiasi atau dicaci, untuk memenuhi kewajibannya terhadap publik, wartawan memberikan informasi berdasarkan kebenaran yang diyakininya benar dan chek and richek, terkadang risiko nyawa tanpa Ia sadari mengancam dirinya dan keluarganya.

Sungguh profesi yang amat agung, dimana seorang wartawan berperan besar dalam seluruh aspek kehidupan, sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seantero dunia melalui media oleh seorang wartawan

Al-quranul karim, Al - hadist pun hasil daripada kegigihan para wartawan ( _para sahabat Nabi_ ) didalam mencatatkan wahyu dari *ILLAHI* yang turun kepada para Nabi dan mencatatkan hadist yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya kala itu.

Baegitu penting peran wartawan dalam sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mengapa kini wartawan dibungkam dengan pasal 310,311,UU ITE, dan upaya paksa mempidanakan wartawan dengan cara - cara  yang sangat bertentangan dengan UU Pers dan KIP bahkan HAM.

Wartawan tak perlu dibungkam, wartawan tak perlu dipidana, wartawan itu hanya butuh dibina dan diawasi dengan profesional dan menjadikan UU Pers sebagai satu - satunya alat mengontrol, mengawasi kebebasan Pers di negeri ini.

Wartawan bukan untuk ditakuti, wartawan bukan untuk dibasmi, wartawan penentu masa dapan sebuah bangsa dan kemajuan sebuah negara serta pertahanan negara.

Wahai para pejabat, jangan engkau takut kepada wartawan, jangan engkau takut pada kami yang mengemban tugas social control Bangsa bahkan Dunia. *Semoga Bermanfaat*

Sumber: Tim SMSI Lampung


SUKABUMI - Kegiatan Tabligh akbar dan  pengajian serta siraman rohani di bulan Muharam asyuro yang dilaksanakan oleh Paguyuban Dawamul Istiqomah Putra Sukabumi dengan mengundang Da'i kondang mubaligh KH Komar cs dari jakarta dan di hadiri oleh kyai ulama tokoh masyarakat serta sesepuh  dan  warga sekitarnya,sabtu 06 oktober 2018 tadi malam bertempat di kampung Ciburahol rt 02/rw 05. Desa bojong sawah kecamatan kebon pedes kabupaten sukabumi.

Paguyuban Dawamul Istiqomah Putra Sukabumi asuhan  dari Japar Sidiq (Aki Roro)dan Habieb Jamaludin Sag, dedi suryadi selaku pembinanya,paguyuban ini selalu melakukan kegiatan sosial seperti santunan untuk anak yatim dan jompo

kegiatan rutin yang selalu dilakukan setiap tahun di bulan Muharam asyuro oleh paguyuban ini selalu dihadiri oleh  berbagai organisasi masyarakat dan elemen lain nya terjalin erat tali silaturahmi antar sesama.selain para sesepuh dan para tokoh tak luput pemuda serta pemudinya. (Agung)

Kantor Sekretariat DPRD Lampung Barat. Foto: Ist

LAMPUNG BARAT - Rp 21,815 milyar APBD tahun 2018 terkuras untuk membiayai kebutuhan kegiatan pimpinan dan Sekretariat DPRD lampung Barat sebanyak 50 paket swakelola.

Besaran biaya kegiatan wakil rakyat ini sangat tidak masuk akal dan diduga kuat ini merupakan modus tindakan korupsi yang jelas sangat merugikan negara. Banyak pos anggaran melalui swakelola yang jumlah anggaran Milyaran rupiah untuk setiap paket kegiatan disinyalir telah direkayasa oleh oknum pejabat pimpinan dan sekretaris DPRD Lambar.

Berdasarkan informasi diatas tersebut, Gerakan Masyarakat Lampung Peduli Anggaran (GEMAL-P@) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut dugaan modus korupsi disekretariat DPRD Lambar dengan cara swakelola yang sangat tidak masuk akal tersebut.

“Dari sebanyak 50 paket, ada beberapa pos kegiatan swakelola disekretariat DPRD Lambar yang ditemukan dan sangat kami ragukan,” beber Achmat Tri Johan,S.Ip kepada wartawan dikantor sekretariat GEMAL-P@ di Bandar Lampung (05/10) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, GEMAL-P@ dan Tim akan terus melakukan investigasi dan memantau di sekretariat DPRD Lampung Barat, baik yang melalui penyedia pelelangan secara langsung maupun Swakelola.

Modus korupsi di rumah rakyat itu yang melalui sistem swakelola dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Lambar terindikasi melibatkan oknum pejabat pimpinan dan sekretaris dewan setempat yang dengan secara sengaja konkalikong menguras milyaran uang rakyat.

GEMAL-P@ meminta pimpinan dan sekretaris DPRD lampung Barat jangan coba coba melakukan korupsi dengan Modus mark up anggaran yang dapat merugikan Negara dan rakyat Lambar.

“Jika pencegahan Korupsi khususnya di sekretariat DPRD Lambar dapat dilaksanakan secara dini dan secara bertahap, di lingkungan sekretariat DPRD Lambar secara tidak langsung pejabat terkait akan berhati hati melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan mengelola APBB Tahun Anggaran 2018,” ungkapnya.

Menanggapi informasi dugaan korupsi APBD 2018 ini, Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial menjelaskan bahwa miliaran rupiah anggaran swakelola tersebut tidak benar. Menurutnya anggaran untuk kegiatan pihaknya tersebut tidak ada yang swakelola.

“Itu dari bahasa awalnya saja sudah salah, bahasa dana swakelola itu gak ada yang swakelola. Karena kan itu semua ada proses dan tahapan pelaksanaan kegiatannya serta sudah ada perencanaannya. Biar lebih jelas silahkan konfirmasi ke Sekwan,” elak Edi Novial saat dikonfimasi tipikornewsonline.com belum lama ini.

Dari keterangan Edi Novial yang membantah bahwa anggaran kegiatan tersebut kalau ternyata bukan swakelola, lalu anggaran 50 paket yang menguras APBD 2018 hingga mencapai Rp 21,815 Milyar ini pelaksanaannya bagaimana ya Pak Ketua DPRD Edi Novial???

Sementara Sekwan DPRD Lampung Barat Muliyono,SH hingga berita ini diturunkan pihaknya selaku pengguna anggaran belum bisa memberikan tanggapan karena sedang tidak berada ditempat. Dan saat wartawan menghubungi via telepon, meski tersambung Muliyono enggan menjawab.

Bagaimana kelanjutan berita ini, dan seperti apa saja 50 Paket Swakelola sekretariat DPRD Lambar hingga menguras APBD 2018 mencapai Rp. 21,815 Milyar. Baca selengkapnya di media cetak Tipikor News edisi mendatang. (TIM)


LAMPUNG TENGAH - Kepala Dinas (Kadis) Kominfotik Provinsi Lampung, Ir. A. Chrisna Putra NR., M.EP., memimpin Rapat Koordinasi Kadis Kominfo Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Beguwai Jejamo, Komplek Kantor Bupati Lampung Tengah, Gunung Sugih. Kamis, (4/10/2018).

Menurutnya, salah satu agenda penting yang menjadi bahasan pada Rakor ini yaitu mengambil langkah bersama untuk mendorong percepatan perintisan dan pengembangan infrastruktur IT dan penguatan fungsi layanan birokrasi berbasis digital.

"Oleh karenanya pada kesempatan Rakor ini kami mengundang General Manager PT. Telkom Indonesia Wilayah Lampung  pak Hamdani, untuk memaparkan beberapa aspek perkembangan teknologi IT yang relevan digunakan pemda". Demikian urai Chrisna Putra Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Bupati Lampung Tengah, Lukman Djoyosoemarto, dalam sambutannya, menegaskan bahwa tuntutan tugas Dinas Kominfo semakin komplek, disamping melaksanakan fungsi Government Public Rekations, juga mengemban tugas percepatan penyediaan infrastruktur, regulasi dan sumber daya aparatur dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang publik menyebutnya e-government.

Lebih jauh Bupati Lampung Tengah, Lukman Djoyosoemarto, mengatakan, "Tugas Dinas Kominfo semakin kompleks, khususnya dalam pengembangan Tatakelola Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada rumpun Infrastruktur, Keterpaduan Regulasi, dan relevansi tata kelembagaan, serta yang amat penting adalah penyediaan Sumber Daya Aparatur, khusus nya yang  handal diidang IT," ujarnya. (Rls/Adv)


JAKARTA---Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-46 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2018, di Hotel Mercure, Jakarta, dari tanggal 2-4 Oktober 2018.

Pada kegiatan yang bertemakan "PKK, Menggerakan Kehidupan Berkoperasi Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan" ini, Provinsi Lampung berhasil memboyong tiga penghargaan sekaligus.

"Kegiatan ini diikuti Provinsi seluruh Indonesia dan setiap tahunnya jambore ini memberikan apresiasi kepada kader-kader PKK yang berprestasi. Alhamdulillah, pada Hari Kesatuan Gerak PKK kali ini, Lampung kembali memperoleh penghargaan, yakni Pakarti Madya III Tingkat Kota untuk Kota Bandar Lampung sebagai Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang, Kemudian Pakarti Madya II Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Pesawaran sebagai Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Pekarangan, dan Pakarti Madya I Tingkat Kota untuk Kota Metro sebagai Pelaksana Terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test," kata istri Gubernur termuda tersebut.

Yustin Ficardo juga menyatakan bahwa kader PKK Lampung selalu berusaha sekreatif mungkin untuk selalu memberikan yang terbaik.

"Kami kader PKK lampung selalu berusaha berkreasi sebaik mungkin, baik itu untuk keluarga maupun masyarakat sekitar. Tadi juga sesuai himbauan Pak Presiden, bahwa PKK harus selalu mengembangkan kreasinya, memberikan ide-ide yang kreatif sehingga dapat membantu keluarga," ucap Yustin

Lebih lanjut, Aprilani Yustin Ficardo berharap agar PKK semakin maju, semakin baik, dan selalu memberikan manfaat sekitar.

Kegiatan yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana, dan Ketua PKK Pusat Erni Cahyo Kumolo , kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kurang lebih 1600 orang kader PKK dari seluruh Indonesia. (rls)


Bandarlampung- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung menggelar rapat di Sekretariat SMSI Lampung, di jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Sukabumi, Bandarlampung, Rabu (03/10/18) malam.

Rapat kali ini membahas hasil Rakerda II dan kegiatan peduli korban tsunami  Sulawesi Tengah.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan berujar, rapat ini membahas banyak hal di antaranya soal wacana anggota SMSI yang akan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tahun 2018 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, pada 5-6 November 2018.

"Setiap peserta dikenakan biaya administrasi. Tingkatan Muda sebesar Rp1,2 juta, Madya Rp1,7 juta, dan Utama Rp2,2 juta," kata Donny.

Mantan Anggota DPRD Lampung ini mengatakan, SMSI Lampung juga membahas soal dukungan moril juga berencana menghimpun dana dari para anggota dan para pihak yang ingin menyalurkan bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana alam di Sulawesi Tengah, terutama Donggala dan Palu.

"Kita akan menghimpun dana bantuan. Kepada para anggota, pihak swasta, BUMN maupun stake holder dan pemerintahan yang berkenan memberikan sumbangan berupa uang dan lainya kami siap memfasilitasi dengan menyediakan dan membuka rekening bersama (Rekber) untuk penyaluran bantuan," jelasnya.

Ketua Kempo Lampung inipun mewakili seluruh anggota SMSI mengucapkan belasungkawa dan duka cita yang mendalam bagi korban dan keluarga bencana alam.

"Kita ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban, baik yang gugur maupun yang mengalami luka-luka, begitu juga pada keluarga korban yang  mengalami kerugian material akibat gempa, semoga selalu di beri kesabaran dan kekuatan," kata Donny. (rls)


BANDAR LAMPUNG – Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD) merupakan lembaga tempat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, anggota dewan harus memahami kondisi rakyat yang diwakili agar mengetahui aspirasi yang harus diperjuangkan.

Jika rakyat memerlukan pembangunan di sektor infrastruktur, misalnya. Anggota legislatif berkewajiban untuk turut mengkaji dan memperjuangkan di pemerintahan agar pembangunan itu terwujud.

Demikian disampaikan Supriyadi Alfian yang sedang mempersiapkan diri menjadi legislator Provinsi Lampung.
Maspri, panggilan akrabnya, sebelum terjun ke politik praktis, dikenal sebagai wartawan yang berkarier dari bawah hingga mencapai puncak menjadi pemimpin umum sekaligus pemilik Surat Kabar Harian _Momentum_ .

Selain itu, Maspri juga aktif di organisasi tempat bernaung para wartawan hingga menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung selama dua periode.

“Sekitar 32 tahun lebih di dunia pers, kami berusaha maksimal memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui media,” ujarnya kepada media di Bandarlampung, Selasa (2/10/2018).

Ia mengaku, terjun ke dunia pers pertama kali pada September 1987, saat itu bergabung di Harian Lampung Post (Media Group). Selama 9 tahun tergabung di media ini. Pada tahun 1996 masih melanjutkan perjuangan di dunia pers bersama Harian Lampung Ekspres (Jawa Pos Group) saat itu. Tahun 2005 ikut membesarkan Harian Bandarlampungnews dan Harianlampung.com.

Karier di dunia pers makin memuncak dan akhirnya, Maspri memberanikan diri mendirikan media sendiri yang berlabel Harian Momentum dan online harianmomentum.com.

Tidak itu saja, karier di dunia pers Maspri tercatat menjabat sebagai Ketua PWI Lampung selama 10 tahun. Selama kepemimpinan beliau, PWI Lampung telah 4 kali meraih penghargan sebagai PWI terbaik tingkat Nasional, sebagai PWI terakhit dalam kegiatan peningkatan kompetensi wartawan.

Berbekal pengalaman di dunia jurnalistik, Maspri terdorong memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur lain, yaitu politik. “Dua jalur berbeda namun memiliki kesamaan, sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat,” dia menjelaskan.

Kendati demikian, menjadi wartawan tentu perjuangannya terbatas karena tidak memiliki kewenangan apa pun terhadap aspirasi masyarakat, selain menyalurkan melalui media.

Sementara di parlemen, menurut dia, aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas diperjuangkan di parlemen, tetapi juga turut menentukan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Tentu, kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakuka pemerintah,” katanya.

Karena itu, menjadi legislator harus bisa menyerap keinginan rakyat dengan baik, tidak asal tampung tetapi tidak diperjuangkan di pemerintah.  “Kami pelajari, bahwa seorang wakil rakyat itu punya tugas moral yang tinggi. Selain mampu mendorong konstituennya bersama-sama membangun daerah, juga bisa menyampaikan keinginan konstituen ke lembaga yang tepat.”

Tugas pokok anggota parlemen di Indonesia ini ada tiga. Yakni membentuk peraturan daerah (perda) bersama pemerintah daerah, membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang diajukan pemerintah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

“Amanat dari rakyat yang mesti kami jalankan. Kami tidak ingin menjadi anggota yang hanya 4D. Datang, duduk, dengar, duit. Kami harus aktif di tengah masyarakat,” Tegasnya.

“Pada waktunya nanti saya pasti akan turun ke tengah rakyat untuk menyerap aspirasi mereka dan memperjuangkannya. Sekali lagi saya akan serius dan fokus berjuang untuk kepentingan masyarakat kita,” ungkapnya. (*)


BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung kembali menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Tahun 2018. Setelah anggkatan XVII awal tahun lalu berlangsung di Swiss Bell Hotel, kini angkatan XVIII dilaksanakan di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, pada 5-6 November 2018.

Plt. Ketua PWI Lampung Nizwar mengungkapkan, sebenarnya UKW Angkatan XVIII direncanakan pada Oktober ini. Namun, karena penggurus baru saja melaksanakan Kongres XXIV PWI di Solo, Jawa Tengah, maka diundur bulan depan.

“Bulan ini kita juga punya agenda peresmian gedung PWI pada tanggal 10. Agar persiapan berjalan baik, pelaksanaan UKW kita undur hingga awal bulan depan,” ucapnya usai Rapat Pengurus Harian PWI Lampung di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Bandar Lampung, Rabu (3/10).

Kata dia, peserta UKW akan diutamakan kepada anggota biasa yang belum mengikuti atau belum lulus UKW, serta anggota muda atau generasi milenial.

“Anggota biasa PWI Lampung berjumlah 510 orang dengan 44 di antaranya belum mengikuti dan ada yang telah mengikuti namun belum lulus UKW. Sementara anggota muda berjumlah 188 orang. Dari jumlah anggota muda itu, yang telah berkompeten baru 43 orang,” jelas Nizwar.

Dia berharap, total 189 anggota PWI Lampung yang belum lulus ini dapat terserap pada UKW Angkatan XVIII, dan pelaksanaan UKW tahun 2019.

“Kita menargetkan seluruh anggota PWI berkompeten. Karena itu, gunakanlah kesempatan UkW VIII sebaik-baiknya. Para anggota agar dapat mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas dan wawasan. Nantinya, yang belum terserap pada UKW akhir tahun ini akan kita upayakan pada UKW tahun depan,” ujarnya.

Nizwar melanjutkan, setiap peserta dikenakan biaya administrasi. Tingkatan Muda sebesar Rp1,2 juta, Madya Rp1,7 juta, dan Utama Rp2,2 juta.

“Syarat lainnya, peserta telah bekerja minimal satu tahun sebagai wartawan,” pungkasnya. (*)


SUKABUMI - Apresiasi bagi perusahaan peduli warga sekitar belum ada dan perlu digagas pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pasalnya perusahaan tersebut mampu berbagi dengan 150 anak yatim piatu dan jompo di setiap bulannya dan kegiatan tersebut sudah berjalan selama 5 tahun.

Seperti dikatakan manager HRD PT. L&B Herman ibnu ilyas saat di temui awak media bahwa  kegiatan ini sudah menjadi rutinitas PT. L&B di setiap bulannya karena ini merupakan hal positif yang mesti di kembangkan oleh perusahaan lainnya.

"Ahamdulilah kegiatan ni sudah berjalan selama 5 tahun dan insyallah kedepannya akan kita tingkatkan untuk membantu anak yatim piatu dalam pendidikan," papar Herman, Selasa (2/10) kemarin.

Masih menurutnya, saya berharap agar perusahaan yang lain yang berada di kota dan kabupaten sukabumi bisa mengikuti kegiatan positif seperti ini dan bisa membantu masyarakat disekitarnya.

Kegiatan santunan yang dilakukan oleh PT. L&B menjadi motivasi untuk perusahaan lain nya bukan hanya di sukabumi melainkan perusahaan lain d wilayah indonesia, jelasnya.

Selain itu PT. L&B sangat peduli musibah tsunami Palu dan Donggala sulawesi tengah, setiap karyawannya menyisihkan rejekinya guna membantu saudara kita yang terkena musibah tsunami pada jumat 28 september 2018 lalu yang menelan ratusan korban meninggal.

"Alhamdulilah dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi juga kekompakan kami karyawan dari PT. L&B desa sundaweunang kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi provinsi jawa barat. Semoga apa yang kita berikan bisa membantu juga bermanfaat untuk saudara kita disana yang terkena musibah tsunami di palu dan donggala sulawesi tengah," tambah Herman. (Agung/Gs)


BOGOR - Kembali torehan prestasi direbut siswa dan siswi SMAN 3 Kota Bogor,kali ini ajang  bergensi lomba tingkat Sekolah menengah Atas se-wilayah 2 Bogor & Depok,diadakan kemarin (2/10), Mall Botani Scuare.

Menurut Waka Humas,Atin Harnati  pada wartawan keberhasilan ini berkat latihan yang keras dan kesungguhan hati tim Padus SMANTI ( nama tenar dilevel siswa-red).

Selain prestasi ini humas aktif yang tanpa lelah selalu menemani para siswa SMANTI dalam tiap kegiatan lomba dan memberi motivasi seorang ibu pada anak didinya itu, melansir informasi lainnya disekolah tersebut.

Prestasi itu yakni kejuaraan tingkat nasional,propinsi dan tingkat kota prestasi tersebut adalah juara 1, tingkat nasional mendali emas Taekwondo piala Kapolri Cup, atas nama Stephani Dinda Iskandar, kelas X Ips 3 dan juara 2, pecha Kucha National LIA, English Competition tahun 2018 atas nama Cornelia kelas X Ipa 6, Lalu ditingkat propinsi siswa peraih prestasinya, Alvin Haniel kelas XII Ipa 4, juara 2 Quis Kihajar.

Selain itu, kejuaraan tingkat kota dan wilayah 2 Bogor dan Depok diantaranya Ibrahim Ardhi, X Ipa juara I, wushu Nandao junior, Ruthwashy, Kelas X Ips 1, Juara 1 Wushu Nangun junior, Vimala Kitri Muliawan, X Ipa 4, Juara 1 Wushu Nonqun dan Salsabilla juara 1, bintang Radio tingkat kota Bogor. (Agusbagja)


BOGOR - Adanya wisata air dan hotel serta apartemen di Bogor Selatan tepatnya di RT 3/RW 12, kelurahan Pamoyanan memancing wartawan menelisik lebih jauh manfaat sosialnya bagi warga sekitar,nah ada sesuatu yang menarik saat berbincang dengan tokoh dilokasi itu.

Menurut tokoh juga pengurus RT 3 di rukun warga 12 yang namanya disamarkan dirinya sudah dua tahun lalu berkeinginan memasang air bersih pdam karena kalo sumur kedalamanya hingga puluhan meter baru ada air.

"Saya pernah bersama warga sini mau memasang cai pdam,tapi kata petugas pdam harus minimal 35 warga dulu yaa itu kesadaran warga butuh cai (air-red) karena disini buat sumur bisa 25 sampai 35 meter baru ada airnya. Rentan dan bahaya kalo mengali sumur manual dengan kedalam itu,bisa -bisa paeh dijero kalo ada gas (kalo terlalu dalam bisa meninggal- dialek Bogor-red)," kata tokoh itu.

Sepengetahuan dia selaku pengurus RT itu kedalaman sumur bor hotel dan wisata air digreen forest bisa sedalam 75 meter, dan sempat berimbas pada air mushola dan warga saat itu.

"Kalo mereka pasang pdam kan, jaraknya pipa kewarga tidak jauh keberadaan ng warga pamoyanan bade masang tapi kok harese. Mereka sadar selaku warga terkait sekira ratusan meter. Masa yang untuk komersil dipasang bisa untuk warga tidak, kami juga mau bayar tidak gratisan," tegasnya. (Agusbagja)


TUBA BARAT - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendiri Forum Komunikasi Pemberantas Korupsi (FKPK) Wahidin dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Sunarwan, turun ke lokasi untuk meninjau lapangan di jalan produksi sd onderlah dari Dinas Pertanian Tubaba di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).

Hasil dari tinjauan LSM FKPK dan LI-TPK di lapangan jalan produksi sd onderlah dari Dinas Pertanian Tubaba, bahwa pekerjaan proyek tersebut, batu nya di susun dengan posisi tidur dan di bawah lapisan batu diduga tidak memakai pasir serta tidak ada berem/pondasi pingir serta dilihat sekarang sudah banyak batunya yang sudah banyak lepas.

Wahidin pendiri LSM FKPK di dampingin LI-TPK Sunarwan menilai pembangunan jalan produksi sd onderlah dari Dinas terkait, sangat tidak layak di gunakan karena dilihat dari kondisi batu nya yang sudah mulai rusak/merotol batunya.

“Kita sudah lihat di lapangan jalan produksi sd onderlah ini sudah pada merotol batunya/sudah pada lepas dan kita lihat penyusunan batu nya juga tertidur bukan berdiri serta lapisan bawahnya diduga tidak menggunakan pasir serta tidak ada berem/pondasi samping,” jelas Wahidin Pendiri FMPK, Senin (01/10/18).

Tambahnya, Wahidin juga menegaskan, Kepada Dinas terkait agar dapat segera di bongkar kembali karena pembangunan jalan onderlah tersebut itu tidak layak.

“Kita tegaskan kepada Dinas Pertanian untuk bongkar ulang jalan produksi itu karena jalan itu tidak layak di gunakan dan juga banyak kesalahan di pekerjaan jalan itu,” cetusnya. (TIM)

Karo Humas dan Protokol Setdaprov Lampung,  Bayana 

BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung mengeluarkan surat edaran, yang ditujukan ke seluruh jajaran pemerintah seluruh Provinsi Lampung, untuk menggunakan pakaian dinas harian batik pada Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung, Bayana mengatakan surat edaran tersebut telah ditandatangani Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis atas nama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. “Batik telah diakui badan PBB Unesco sebagai representasi budaya tak benda hasil warisan manusia. Selain itu, batik juga dapat meningkatkan martabat bangsa di forum Internasional. Ini sangat membanggakan,” tutur Bayana.

Bayana juga menjelaskan atas dasar itu pula Presiden mengeluarkan Keppres No.33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. “Ini kita tindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran nomor 045.2/2005/09/2018 tentang pemakaian pakaian dinas harian batik di Hari Batik Nasional,” tambah Bayana.

Surat edaran tersebut diberikan juga ke Forkopimda, bupati/walikota, kepala instansi, kepala organisasi, rektor, direktur BUMD dan pihak terkait lainnya. (*)

Sekretaris Disdikbud Lampung Aswarodi saat menyerahkan dana pembinaan kepada juara 1 Lomba GSI yang diterima oleh Ketua MKKS SMP Lamteng Sukisno.

BANDAR LAMPUNG - Pemerintah  Provinsi Lampung Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyerahkan dana pembinaan kepada para Juara Lomba Gala Siswa Nasional (GSI) jenjang SMP tingkat Provinsi Lampung dalam bidang Sepak bola.

Selain itu, Para juara ini yg nanti na akan mewakili untuk ke tingkas Nasional membawa nama Lampung yg akan berlangsung di Jakarta. Diantaranya yang meraih juara tersebut,  Juara 1 : Lampung Tengah FC, Juara 2 : Metro, Juara 3. : Pringsewu dan Harapan1 : Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Apel rutin di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bertepatan dengan 2 Oktober 2018 yaitu hari Batik Nasional yang di pimpin langsung oleh Aswarodi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Aswarodi berpesan kepada peserta apel agar terus melestarikan Batik Indonesia yang kini sudah menjadi warisan Indonesia untuk Dunia dengan ditetapkannya sebagai Warisan Kemanusian untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO Sejak 2 Oktober 2009.

Kemudian disampaikannya juga Pesan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar, "generasi muda lampung agar tidak melupakan warisan warisan budaya dan selalu terus mengukir prestasi dalam segala sektor baik akademik maupun non Akademik supaya mampu bersaing dengan di kancah nasional dan semakin mengenalkan identitas Lampung melalui Para pejuang prestasi," pungkasnya. (Rls)

Ilustrasi (ist) 

LAMPUNG TENGAH - Oknum Kepala MIS Al ikhlas Raman Agung, kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Muslim Asnari,S.Pdi diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun 2017-2018.

Modus yang dilakukan untuk mengakali anggaran pendidikan tersebut, Kepsek Muslim disinyalir selama Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).

Seperti yang diungkapkan sumber yang patut dipercaya ini membeberkan, Kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS selama dua tahun terakhir di MIS Al Ikhlas ini ditafsir mencapai ratusan juta.

"Pasalnya, kerugian negara ini terjadi karena diduga dana BOS disalurkan tidak sesuai oleh kepsek. Selain itu, Pembayaran honorarium tidak didasari pada suatu kegiatan," bebernya.

Menurut sumber, sambungnya, seperti pemeliharaan sekolah tidak sesuai juknis (petunjuk teknis). Bahkan penggunaan dana tidak didukung bukti memadai serta pembelian kebutuhan sekolah tidak diyakini kebenarannya.

"Kerugian negara terjadi akibat dari kelebihan pembayaran honorarium dan banyaknya duplikasi pembayaran atas pengeluaran makan dan minum," katanya.

Lebih jauh dikatakan sumber, diduga untuk memperlancar modus korupsinya, Kepsek Muslim dalam pengelolaan Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Hal tersebut tampak pihaknya tidak memasang papan informasi tentang dana BOS.

Kemudian, tambahnya, "pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang. Kurangnya dana BOS itulah yang dijadikan dalih bagi pihak sekolah untuk menarik dana sumbangan dari para orang tua dari ratusan siswanya," jelasnya.

Mau tahu rincian data realisasi komponen pembiayaan BOS pada tahun 2017-2018 di MIS al Ikhlas tersebut, juga bagaimana tanggapan kepala sekolah Muslim Asnari terkait pemberitaan ini. Baca berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

Subadri,S.Ag.,MM

KOTA BOGOR - Pendidikan dasar khususnya dan menengah kota Bogor membutuhkan dukungan regulasi pada tataran aplikasi baik itu perda dan perwali. Karena generasi emas Indonesia pada konsep pembangunan pendidikan belum disentuh kebijakan mendasar dari pemerintah setempat.

Hal tersebut disampaikan Kepala SD negeri Bondongan Kota Bogor Subadri, S.Ag,MM saat diwawancarai perdetik.co diruang kerjanya, baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakannya, saat pihaknya mengikuti workshop keberhasilan pendidikan diJepang mereka baru 20 tahun sejak komitmen dasar dan dukungan semua pihak berhasil menerapkan disiplin manusianya.

"Disana tidak ada tutup botol apalagi sampah besar, semisal kasur disungai. Mereka juga taat dan disiplin membuang sampah. Sejak disekolah mereka oleh orang tua dibekali sarapan atau ompreng yang disimpan rapi. ini diawali kebiasaan sejak dini, tidak ada mereka membawa sampah dari rumah atau sebaliknya. Adapun disekolah disiapkan tong sampah kering dan basah untuk dipilah dan dipisahkan," kata Badri.

Sementara kepala Disdik setempat, Fahrudin menyatakan, konsep dan implementasi sekolah sehat dianggap penting. Menurutnya, wajib dan harus segera sekolah yang bersih dan sehat itu terwujud serta membudayakan hidup bersih dan sehat melalui makan dan minum serta tidak memproduksi sampah.

"Hal ini merupakan sebagian implementasi mendidik generasi sehat dan ramah lingkungan demikian juga kebiasaan sehari- hari dirumah itu harus dilakukan para orang tua dan anak," jelasnya. (Agusbagja)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget