PERDETIK

Terkini

LAMPUNG BARAT — Pasca pelantiknya Bulki, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Disdikbud) Lampung Barat oleh Bupati Parosil Mabsus pada Senin (2/7/2018), belum lama ini. Program peningkatan mutu pendidikan wajib belajar (Wajar)  9 tahun menjadi rencana Bulki di tahun anggaran (TA) 2018.

Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Lambar khususnya di era kepemimpinan Bupati Parosil Mabsus, melalui Disdikbud setempat mengalokasikan APBD 2018 di bidang pendidikan Rp. 35 Milyar untuk bantuan operasional sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP.
 
Jumlah anggaran tersebut tentunya diperuntukan ke seluruh sekolah yang ada di 15 kecamatan se Kabupaten Lambar, yang disesuaikan dengan masing-masing jumlah peserta didik setiap sekolah.
 
Berdasarkan data dapodik tahun 2018 jumlah sekolah tingkat Dikdas Se Lambar memiliki SD Negeri 176 sekolah dan swasta 35 sekolah. Sedangkan SMP negeri sebanyak 46 sekolah dan Swasta 9 sekolah.
 
Dari jumlah keberadaan SD/ SMP  tersebut, Lambar memiliki jumlah peserta didik tingkat SD N/S sebanyak 30314 anak dan SMP N/S 10574 anak.
 
Kemudian, guna mendukung program diatas dimaksud supaya berjalan maksimal serta mengingat seluruh pegawai penyelenggara pendidikan Lambar berjumlah 223 orang di tingkat SD dan 197 orang di tingkat SMP, Pemkab Lambar juga menganggarkan biaya penyelenggaraan pendidikan merata (BPPM) Rp. 2,2 Milyar untuk Kebutuhan biaya belanja pegawai,  barang dan jasa penyelenggaraan pendidikan selama 1 tahun.
 
Selain itu, Pihak dinas terkait juga menyiapkan pengadaan pakaian seragam sekolah untuk 30314 peserta didik SD/MI Rp.  3,6 Milyar dan untuk 10574 peserta didik SMP/MTs dianggarkan Rp. 3,5 Milyar.
 
Menanggapi hal diatas, Kepala dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Bulki, S.Pd menyampaikan harapannya agar kedepan program bisa berjalan dengan baik.
 
“Saya sampaikan terima kasih atas pemberitaannya. Tentu kedepan saya berharap untuk agar program bisa berjalan dengan baik, dengan di dukung oleh rekan-rekan Pers,” ujarnya kepada Tipikor News.
 
Menurutnya, sambung Bulki, hal ini semua tentunya sangat penting dan harus dikedepankan untuk mencetak kader-kader dan SDM yang mapan dimasa akan datang.

“Karena tanpa pendidikan daerah ini tidak akan maju dan berjalan, pungkasnya. (TIM)


Bagi mereka yang baru membeli rumah bekas, tahukah Anda ada beberapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan, salah satunya adalah biaya balik nama sertifikat tanah. Bagi Anda ingin mengetahui bagaimana besaran biaya yang harus dikeluarkan berikut cara mengurusnya, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya.

Langkah Proses Pendaftaran Tanah

1.       Pengumpulan dan pengolahan data fisik yang didapat melalui pengukuran serta pemetaan.
2.       Pengumpulan dan pengolahan data yuridis yang terwujud dalam Buku Tanah.
3.       Penerbitan Surat Tanda Bukti Hak berbentuk sertifikat yang merupakan Salinan Buku Tanah.
4.       Penyajian data fisik dan yuridis.
5.       Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Setelah kelima langkah itu dilalui, maka rangkaian kegiatan initial registration telah selesai. Namun, jika di masa mendatang terjadi perubahan atas tanah tersebut, baik kepemilikan, pemecahan atau penggabungan tanah maka wajib mencatatkan perubahan data fisik dan yuridis kepada Kantor Pertanahan.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah/Rumah

Untuk melegalkan perubahan yuridis, tentu dibutuhkan data dan tahapan prosedur. Terdapat 2 jalur yang dapat Anda pilih untuk pencatatan perubahan data yuridis, yaitu mengurus sendiri ke Kantor Pertanahan atau meminta bantuan PPAT.
1.     Minta Bantuan PPAT; maka Anda harus menyerahkan berkas permohonan balik nama yang ditandatangani pembeli, akta jual – beli dari PPAT, sertifikat tanah asli, KTP pembeli dan penjual, bukti pelunasan Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan (SSP PPh), dan bukti pelunasan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSBBPHTB).
2.     Mengurus sendiri; data yang diperlukan sama seperti jika Anda meminta bantuan PPAT ditambah surat pengantar dari PPAT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), izin peralihan hak (untuk rumah susun dan tanah Negara), dan surat pernyataan calon penerima hak.
Setelah berkas terkumpul, langkah yang dilakukan untuk mengganti nama sertifikat tanah adalah:
1.     Bawa berkas ke Kantor Pertanahan, setelah itu mereka akan mengeluarkan bukti penerimaan permohonan balik nama.
2.     Kantor Pertanahan akan mencoret nama pemegang hak yang lama dengan tinta hitam lalu mengubahnya dengan pemegang hak baru di buku tanah dan sertifikat.
Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk akan membubuhkan paraf serta tanggal pencatatan perubahan. Ketiga langkah ini selesai dalam 14 hari setelah pengajuan.

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah / Rumah

·         Sebelum melakukan transaksi, pastikan untuk mengecek keaslian sertifikat lembaga terkait, yakni Badan Pertanahan setempat. Biasanya untuk mengecek keabsahannya ada biaya balik nama sertifikat tanah / rumah sekitar Rp 25 ribu sampai Rp 100 ribuan. Jika kavling yang akan dibeli belum bersertifikat, coba lakukan pengecekan bukti kepemilikan dan riwayat kavling tersebut pada kelurahan atau kantor kecamatan setempat, serta bukti batas lahannya.
·         Untuk biaya pengurusannya sendiri tergantung dari nilai NJOP tanah. Contohnya jika nilai tanahnya mencapai Rp 4.000.000 maka biaya menjadi Rp 54.000 dengan lama waktu proses pembuatan balik nama lima hari waktu kerja.
·         Jika proses balik nama dilakukan melalui jasa notaris biayanya sekitar 0,5% hingga 1% dari total nilai transaksi. Harga tersebut sudah termasuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB), Balik Nama dan jasa notaris. Waktu pembuatannya sendiri mencapai 30 hari.
Jangan remehkan proses balik nama sertifikat tanah, mengingat tanah menjadi salah satu investasi paling menjanjikan, begitu pula dengan rumah. Jika Anda ingin berinvestasi pada tanah atau rumah, pastikan sang penjual kooperatif untuk melengkapi data untuk balik nama supaya Anda tidak rugi di kemudian hari. Lihat juga contoh surat perjanjian jual beli tanah dan 5 langkah penting sebelum membeli kavling tanah dari Lamudi.

Sumber: BPN Bandar Lampung


“Untuk meloloskan berkas pajak jual beli tanah bodong dan hal ini tidak sampai diketahui pihak pajak terkait, serta jika HR tidak bisa mengembalikan uang bayaran pajak ratusan juta tersebut yang sengaja dipalsukan tersebut, diduga (RD) oknum pejabat BPN Bandar Lampung menerima uang Rp. 90 juta”


BANDAR LAMPUNG, Perdetik.co – Selain terindikasi maraknya aksi pungutan liar (Pungli) besar-besaran, ternyata Oknum Pejabat BPN Kota Bandar Lampung diduga kuat kongkalikong gelapkan ratusan juta uang pajak Negara dari setiap berkas pajak jual beli tanah bodong. 


Berdasarkan informasi yang beredar, dalam melancarkan aksinya, pihak BPN Bandar Lampung diduga kongkalikong dengan sebut saja HR (Oknum Notaris dan PPAT).

Lebih dari Rp. 300 jutaan uang pajak dari beberapa berkas pajak jual beli tanah bodong yang seharusnya disetorkan ke kas Negara justru diduga kuat telah di Tilep bersama (RD) Oknum pejabat ATR/BPN Bandar Lampung.


Seperti yang diungkapkan narasumber yang patut dipercaya ini mengatakan, hal ini terungkap awalnya ketika RD memeriksa kembali beberapa berkas kelengkapan dalam kepengurusan sertifikat milik HR ternyata bodong alias palsu.


“Dari hal itu, RD sebagai pihak petugas BPN Bandar Lampung menghitung total jumlah pajak yang tidak disetorkan HR kurang lebih mencapai Rp. 300 jutaan,” beber sumber yang enggan menyebut namanya, belum lama ini.


Lebih lanjut sumber menjelaskan, untuk meloloskan berkas tersebut dan hal ini tidak sampai diketahui oleh pihak pajak, serta jika HR tidak bisa mengembalikan uang bayaran pajak ratusan juta tersebut yang sengaja dipalsukan untuk mencari keuntungan pribadi, RD mendapat bagian uang dari hasil penggelapan pajak HR sebanyak Rp. 90 juta kepada RD.


“Setelah uang Rp. 90 juta diserahkan HR kepada pihak BPN Bandar Lampung, maka RD meloloskan proses balik nama sertifikat tanah tersebut,” pungkasnya.

Dari informasi dugaan kongkalikong penggelapan pajak ini, diperkirakan Negara mengalami kerugian uang mencapai ratusan juta. Untuk itu, diharapkan kepada aparat penegak hukum maupun pihak-pihak terkait, dapat segera menerjunkan tim ke lapangan guna mengecek kebenaran informasi ini.


Diharapkan jika nantinya tindakan oknum-oknum mafia pajak ini ternyata benar telah merugikan ratusan juta uang Negara, maka mohon dapat dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Sehingga kedepan dapat menjadi efek jera bagi para mafia pajak lain khususnya yang bergentayangan di Provinsi Lampung.
 
Bagaimana tanggapan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung dan aparat penegak hukum setempat, Tunggu. (TIM)  



DPRD Kota Metro menggelar sidang tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, terhadap penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dan jawaban Walikota Metro Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, Senin (9/7/2018) di Lantai II DPRD Kota Metro.

Sidang kali ini dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD, Anggota Fokorpimda, Asisten dan Staf Ahli, dan Kepala OPD se-Kota Metro. Tak luput dihadiri 17 anggota dari 25 anggota dewan DPRD Kota Metro, yang sebelumnya telah mengalami kemunduran waktu selama 85 menit yang telah dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

Walikota Metro Achmad Pairin dalam rapat menyampaikan, jawaban yang diawali dengan Fraksi Gerindra,  yang membasa atas LHP BPK RI telah dilakukan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Metro. Sedangkan mengenai status hukum Metro Mega Mall masih tercatat sebagai  milik Pemerintah Kota Metro.
“Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, hal ini akibatkan kurangnya container sampah. Untuk menyikapi hal ini, TA  2018 telah dianggarkan 1 container untuk mencukupi kebutuhan pasar tersebut,” ungkap Pairin.
Kemudian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Golkar. PAD yang tidak mencapai target tersebut diakibatkan karena adanya kebijakan yang telah diambil, seperti adanya penghentian penyewaan pada retribusi pemakaian.

Lebih lanjut Pairin, menanggapi masukan dan kritikan dari Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, mengenai pemanfaatan SILPA anggaran tahun 2017 sejumlah Rp. 106,33 Miliar. Dimana SILPA tersebut telah dianggarkan kembali kepada kegiatan yang sebelumnya tertunda.

“Dan rencana penggunaan ini masih dalam proses pembahasa TAPD terhadap rancangan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018. Dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang pokok dan mendesak,” jelas Pairin.

Pada akhir penyampaiannya, Pairin mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan masukan untuk tahun kedepan. “Dan jawaban ini mungkin belum maksimal, namun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada intinya,” tutup Pairin.  (Adv/Rls)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget