Terkini

Anna Morinda 
KOTA METRO -- Maraknya aksi terorisme, Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda mengimbau warga Kota Metro agar waspada terhadap pengaruh oleh paham radikalisme atau terorisme.

Ia mengajak agar para warga Kota Metro khususnya yang ada di Kelurahan Purwoasri agar dapat terus memantau kegiatan anak-anaknya, terutama saat melakukan kegiatan mengaji, dimana telah kita ketahui bersama, saat ini masih maraknya aksi terorisme yang melibatkan anak.

Hal tersebut dikatakan Anna Morinda saat bersama Tim 1 safari ramadan Pemkot Metro mengunjungi Masjid Darul Aqidah Purwo Sari, Metro Utara Kamis (24/05/18).

Maka dari itu, sambung Anna, mari kita jaga  anak- anak karena diusianya, mereka sangatlah mudah untuk dipengaruhi oleh hal yang positif maupun negatif.

Wakil ketua tim I safari Ramadan Ketua DPRD
Kota Metro, Anna Morinda memberikan sambutan
saat kunjungan di Masjid Darul Aqidah
Purwo Sari, Metro Utara, Kamis (24/05/18).
“Mari para ustad maupun guru mengaji, dapat mengajarkan ilmu agama sesuai akidah. Sehingga tidak terpengaruh oleh paham radikalisme atau pun terorisme dan Metro pun aman,” katanya.

Anna menambahkan, kepada seluruh elemen masyarakat, para alim ulama dan tokoh masyarakat untuk menjadikan mushala dan masjid-masjid kita sebagai madrasah pertama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga persatuan untuk mengawal NKRI.

"Menjadikan majelis-majelis kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kita terhindar dari kejadian seperti di Surabaya. Dan bersama menjaga kerukunan dan keamanan di kota kita,”imbaunya.

Masih dikatakan Anna Morinda, Islam itu penuh kasih saying, Islam bersama yang lainnya turut memerdekakan dan membentuk NKRI. Maka mari bersama-sama sekarang seluruh umat islam untuk menjaga keberadaan NKRI yang dibentuk melalui perjalanan panjang para pejuang terdahulu.

“Mari bersama-sama sesama rakyat Indonesia menjaga kerukunan diantara kita. Dalam hal ini Wartawan juga diperlukan untuk memberitakan hal-hal mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Anna. (ADV)

Tempat hiburan malam. (Ilustrasi)

KOTA METRO – Selama bulan suci Ramadan 1439 Hijriyah 2018, DPRD Kota Metro meminta tempat hiburan ditutup.

Pemkot setempat diminta membuat kebijakan untuk menutup tempat-tempat hiburan selama bulan puasa. Hal ini untuk menghormati umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

Basuki, S.Pd
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Metro, Basuki mengatakan,  selama bulan Ramadhan ini hendaknya tempat-tempat hiburan malam ditutup atau tidak diperkenankan beroperasi untuk sementara waktu.

“Kita mengimbau agar walikota kota tegas menutup tempat hiburan selama bulan Ramadan, guna menghormati umat Islam yang sedang berpuasa,” ujarnya,  belum lama ini.

Pihaknya juga meminta Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia ke hotel-hotel serta tempat kost, termasuk penyakit masyarakat menjelang Ramadan ini.

“Sebaiknya Pol PP melakukan razia menjelang Ramadan ini, agar supaya pada waktu bulan puasa nanti,  Metro bersih dari maksiat,” ucapnya.
 Selain itu juga DPRD meminta agar rumah-rumah makan yang membuka di bulan Ramadan jangan terlalu vulgar.

“Upayakan selama Ramadan rumah-rumah makan tertutup, jangan terbuka vulgar, guna menghormati orang yang sedang menjalani puasa,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta supaya Pemkot untuk mensosialisasikan himbauan yang dapat merusak kenyamanan umat Islam selama menjalankan ibadah puasa. (Adv)



LAMPUNG SELATAN – Guna melaksanakan program pemerintah dan mendukung harapan Bupati Lampung Selatan, DR. H. Zainudin Hasan, SH, M. Hum, untuk menuju desa sejahtera, Desa Sidosari Kecamatan Natar dibawah kepemimpinan Paryanto selaku kepala Desa (Kades) seakan tidak mau ketinggalan dalam memajukan desanya.

Dan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata di desa Sidosari, komitmen utama Paryanto bersama jajarannya memprioritaskan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Dijelaskannya, demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawarahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

“Sehingga diharapkan adanya, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat,” ujar Kades Sidosari ini yang didampingi Sekdes Alfianto, dikediamannya saat ditemui Tipikornewsonline.com, Kamis (26/4) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, atas dasar pertimbangan tersebut, maka kedepan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Sehingga secara bertahap Desa Sidosari dapat mengalami kemajuan sesuai dengan visinya “Menuju Desa Sejahtera” dalam mencapai beberapa misi diantaranya, bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada, bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

Selain itu, bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Sidosari yang aman, tentram dan damai, serta bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, urai Paryanto.

Sementara disela-sela Sekdes Sidosari Alfianto menambahkan, segala upaya telah dilakukan pihaknya ditahun-tahun sebelumnya, baik dari segi peningkatan infrastruktur pembangunan juga dari segi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, peningkatan SDM yang ditopang dengan pengingkatan infrasruktur merupakan salah satu bagian tolak ukur meningkatnya perekonomian masyarakat desa, dan ini haruslah berjalan seimbang.
“Peningkatan SDM harus pula ditopang oleh Infrastruktur yang memadai, sehingga hal ini dapat berjalan lebih baik secara beriringan,” ungkap Alfianto.

Sedangkan, sambungnya, untuk bidang pembangunan infrastruktur desa dalam peningkatan jalan guna memperlancar transportasi ekonomi masyarakat, pihaknya tahun ini (2018-red) telah mengusulkan rencana kerja pembangunan desa Sidosari kepada Pemerintah Daerah setempat untuk melanjutkan pembangunan jalan S.d Hotmix Ruas Simbaringin-Fajar Baru dengan volume 1.000 meter yang berlokasi di RT/RW 05 desa Sidosari, Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Lebih jauh A lfianto menambahkan, untuk peningkatan kualitas jalan utama Desa Sidosari dalam memperlancar arus transportasi, pihaknya juga mengusulkan lanjutan peningkatan jalan S.d Hotmix ruas Sidosari-Kadya Bandar Lampung dan 1 jembatan di lokasi RT. 001 – RW.002 desa setempat. (Rls)


LAMPUNG TENGAH – Bisnis minuman keras (Miras) dan Esek-esek berkedok tempat karaoke “Om Jaya” yang sudah meresahkan warga ini diduga keras milik salah satu oknum kepala kampung (Kakam) di kecamatan Seputih Banyak, kabupaten Lampung Tengah segera dilaporkan ke Bupati Lampung Tengah.   

Pasalnya bisnis yang sarat dengan prostitusi tersebut, selain menjual miras dengan kadar alkohol tinggi dan tidak mengantongi izin ini juga ternyata kuat dugaan menyediakan beberapa wanita cantik yang siap melayani para lelaki hidung belang untuk Esek-esek.


Menanggapi pemberitaan ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Tengah, Hi. Sarjito mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum setempat dan pihaknya segera melaporkan hal ini kepada Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Dyosoemarto.

“Ok tks. Nanti tak lapor Pak Bupati. Kapolsek apa gak tau ya ada lokasi seperti itu,” tanya Sarjito kepada wartawan melalui pesan singkatnya, kamis (26/4), kemarin.


Sementara dilain pihak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung Lampung Tengah, Zulfikar Irwan mengatakan, “kalau seandainya berita itu benar, berarti kakam tersebut melanggar amanah jabatan yang diberikan kepadanya. Sebab seorang Kakam harus memberikan ketauladan yang baik dalam prilaku hidup bermasyarakat, terima kasih,” pungkasnya.

Bagaimana Tanggapan Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto dan aparat penegak hukum, tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. (TIM)

PESAWARAN – Soal anggaran perjalanan dinas luar daerah di sekretariat daerah Kabupaten Pesawaran mencapai Rp. 103.504.000.000,- pada APBD tahun anggaran 2017 yang terindikasi korupsi, Kabag Umum Setdakab Pesawaran, Fanny Setiawan akhirnya angkat bicara.

Namun, pengakuan Fanny saat menanggapi berita ini terkesan menabrak pengakuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pesawaran, Kesuma Dewangsa yang sebelumnya sempat Naik Pitam dan menuding Kabag Umum selaku kuasa penggunan anggaran (KPA), saat menanggapi dugaan korupsi tersebut sama sekali tidak membantah bahwa nilai pagu anggaran perjalanan dinas Rp. 103 Miliar itu salah apalagi sampai ada kesalahan saat menginput data sehingga terjadi kelebihan digit nominalnya.

Menurut Kabag Umum, Fanny Setiawan yang didampingi Kasubag Keuangan setdakab setempat, Hendri menjelaskan, setibanya surat konfirmasi tertulis dimaksud telah diterima pihaknya, Bupati Pesawaran Hi. Dendy Ramadhona K, ST sempat menanyakan perihal surat tersebut kepadanya.

“Bupati sempat bertanya terkait surat konfirmasi apa ini. Dan saya jawab, mungkin yang dimaksud Konfirmasi Tipikor News ini adalah kegiatan operasional dibagian unit layanan pengadaan (ULP),” jelas Hendri dengan Bupati saat dikonfirmasi diruang kerjanya, belum lama ini.

Lebih lanjut diungkapkan Hendri, dalam persoalan ini dirinya mengaku telah mendapat arahan dari Sekda dan Kabag Umum agar bisa memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan mark-up dan korupsi APBD Rp. 103 Miliar lebih tersebut dengan alasan dirinya mengetahui secara teknis terkait semua anggaran yang ada sekretariat Pemkab Pesawaran.

Menurutnya, program operasional dan kegiatannya benar,  namun nominal angkanya yang salah dan sebenarnya anggaran perjalanan luar daerah hanya Rp. 103 Juta.

“Kalau dilihat di DPA itu salah, Abang kelebihan 3 digit, sebenarnya anggaran perjalanan luar daerah itu hanya Rp. 103 Juta. Kemarin saya sudah konfirmasi dan cek ke semua bagian, karena anggaran itu saya cek dibagian umum gak ada,” kata Hendri dengan yakin.

Selain itu, sambung Hendri, Itu dapat data dari mana? Mungkin data yang didapat itu biasanya kelemahannya seperti ketika kita menyuruh anak-anak honor ada kesalahan menginput.

“Kalau dibagian umum ketika selesai mereka menginput itu selalu saya cek lagi. Kalau dibagian lain, kadang-kadang gak dicek lagi. Kalau saya harus mesti periksa satu sekretareiat gak mungkin, Itu kemungkinan kelebihan digit saat meng-input dan setelah selesainya tidak dibaca pimpinannya. Setau saya, ULP bagian paling terkecil anggarannya, Cuma Rp. 600 juta, ” elaknya.

Selain itu juga, Bupati melalui sekda mengkonfirmasi hal tersebut dan mengingatkan agar kedepan tidak terjadi lagi kesalahan penginputan, imbau Hendri. (TIM)


KOTA METRO - Pasca kebakaran Pasar Cenderawasih di Kota Metro belum lama ini, Komisi I DPRD setempat, mengusulkan pendirian tempat penampungan sementara (TPS) di lokasi kebakaran tersebut.

DPRD Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan lapak tendanisasi yang dinilai efektif dijadikan tempat penampungan sementara.

Pemkot Metro diminta memikirkan nasib puluhan pedagang korban kebakaran jelang Ramadan dan Idul Fitri.


Pemerintah juga diharapkan tetap memberikan dispensasi kepada para pedagang untuk berjualan di lokasi semula. Pada saat kebakaran tersebut sedikitnya 93 kios pedagang ludes terbakar. 
(Adv/ Ist)


BANDAR LAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar audiensi bersama jajaran Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Selasa (23/4/2018).

Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi para guru swasta se-Provinsi Lampung yang tergabung dalam PGSI mengenai peningkatan guru honor menjadi ASN, yang telah diterima oleh DPRD beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal saat menerima audensi jajaran PGSI di ruang kerjanya, Selasa (23/4/2018). Foto: Istimewa
“Inilah sebagai bentuk aspirasi yang kami dengar dan sebagai kelanjutan serta komunikasi kami dengan Komisi II DPR RI dan aksi guru-guru swasta pada tanggal 02 Maret 2018 lalu,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal saat menerima audensi PGSI di ruang kerjanya.
Dedi mengatakan, audensi tersebut sebagai bentuk silaturahmi dalam menjalin hubungan kerjasama bersama jajaran PGSI asal wilayah Lampung.

Suasana DPRD Provinsi Lampung saat audensi bersama jajaran PGSI, Selasa (23/4/2018). Foto: Istimewa
“Mereka berasal dari rekan-rekan para guru swasta asal wilayah Lampung tergabung dalam PGSI dengan maksud memohon dukungan dan masukannya dari DPRD,” kata dia.

Menurutnya, para guru swasta itu harus terakomodir dalam UU ASN yang sedang dalam tahap revisi oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah RI, agar negara tidak mengkhianati tujuan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal saat menerima audensi jajaran PGSI di ruang kerjanya, Selasa (23/4/2018). Foto: Istimewa
“Yang mana terdapat juga didalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 juga menyebutkan Pendidikan adalah tanggung jawab Negara,” ucapnya.

PGSI berencana menggelar pertemuan dalam bentuk silaturrahmi akbar para guru swasta se- Provinsi Lampung dengan DPRD Lampung pada 30 April 2018 mendatang.

“Untuk waktu dan tempat mengikuti agenda yang akan disesuaikan dengan kegiatan DPRD Provinsi Lampung,” tutupnya. (ADV)



BANDAR LAMPUNG – Pada pergantian Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Periode 2018-2021, Abdul Rohman, SH terpilih aklamasi dalam konferensi kabupaten (Konferkab) VI di Balai Wartawan Solfian Ahmad PWI Lampung, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, Senin (9/4/2018).

Dengan mengantongi 22 suara dari 27 pemilik suara sah, Pemimpin redaksi media online cahayalampung.com ini dipercaya untuk memimpin PWI Tuba selama tiga tahun kedepan.

Menanggapi itu, Abdul Rohman sangat mengapresiasi kepercayaan para anggota PWI Tulangbawang.

Dia menilai kepercayaan dari PWI Tuba menjadi amanah untuk dirinya. “Amanah ini akan ringan jika didukung seluruh anggota," katanya.

Dia pun yakin dan mengaku siap meningkatkan profesionalisme jurnalis daerah setempat.

“Terpenting, dengan dukungan saat ini akan terus diberikan kepadanya saat menjalan roda organisasi selama tiga tahun kedepan, saya yakin profesionalisme jurnalis Tulang Bawang bisa lebih meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Ketua PWI Tuba terpilih ini juga berharap dukungan mantan-mantan ketua PWI sebelumnya. Apalagi keempat mantan ketua PWI sebelumnya turut hadir dalam Konferkab VI.

"Terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman pada saya untuk memimpin PWI Tulangbawang. Ini bukan tugas ringan. Karena itu, saya butuh dukungan dari kawan-kawan untuk membawa PWI Tulangabawang lebih maju," kata Abdul Rahman. 

Ditambahkannya, saat menjalankan roda organisasi selama tiga tahun kedepan, pihaknya juga akan segera menyusun program kerja dan menginventarisir aset. (*)

TULANG BAWANG BARAT - Masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat mempertanyakan modal usaha manuk super yang tidak ada kejelasan. Bagaimana tidak, semenjak terbentuk program usaha BUMT dari tahun 2015 hingga 2018 semakin tidak ada kejelasan.


"Jangankan ayam kandang pun entah dimana," ujar narasumber yang enggan namanya ditulis saat diwawancarai wartawan, belum lama ini.


Yang lebih anehnya, lanjut sumber, usaha bersama yang modal usahanya bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut tidak tau dimana letak kandang dan kantor BUMT. Jangankan untung rugi, para Kepala Tiyuh pun tidak tau.

Masih dikatakannya, tetapi di dalam launching Bupati Umar Ahmad mengatakan, usaha manuk super adalah ikonnya TBB. Artinya usaha manuk super yang di kelola BUMT bisa membawa Kabupaten jadi contoh.

Terpisah, salah satu Kepala Tiyuh mengatakan, “Jangankan masyarakat, saya sebagai Kepalo Tiyuh tidak tau. Apa itu untung, apa lagi rugi. Semenjak dana saya transfer mulai terbentuk BUMT baik rapat bulanan, tahunan, maupun bagi hasil semuanya tidak pernah di rapatkan.

“Kepala Tiyuh merasa dirugikan karena modal usaha yang totalnya mencapai Rp. 5,5 Miliar tersebut bersumber dari dana desa (DD). Secara hukum mungkin kami bertanggung jawab atas usaha manuk super yang di kelola oleh BUMT, karena dana tersebut dari pemerintah untuk rakyat,” tegasnya.

Mau tahu kelanjutan berita ini, tunggu edisi mendatang. (TIM)

SUKADANA – Tahun 2018 ini, ATR/ BPN Kabupaten Lampung Timur melalui program Prona dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Desa Pasar Sukadana mendapat kuota sebanyak 2000 bidang tanah segera ber-sertifikat secara keseluruhan atas kepemilikan yang sah.


Hal ini disampaikan Kepala Desa Pasar Sukadana, Delly Salthoni Sangjaya bersama Camat dan Kapolsek Sukadana saat mendampingi anggota Pokmas PTSL dan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur melakukan sosialisasi program PTSL guna mengantisipasi Upaya pencegahan terjadinya konflik soal pertanahan, di Balai Desa setempat, Sukadana, baru-baru ini.

Lebih lanjut dijelaskan Delly, Berdasarkan peraturan Bupati Lampung Timur No 31 tahun 2017 tentang PTSL, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur mendapatkan jatah 2000 bidang untuk Prona dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saya sebagai kepala desa sangat mengapresiasi program ini, karena dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Desa Pasar Sukadana," ungkap Adell sapaan akrabnya.

Lebih jauh dikatakan Kades, pihaknya menyambut baik dan berterimakasih kepada BPN Lampung Timur yang sudah memberikan kepercayaan dengan memberikan jumlah bidang yang cukup besar, mengingat Desa Pasar Sukadana cukup luas terdiri dari 14 dusun, 41 RT, program ini adalah tahun ketiga Desa Pasar Sukadana mendapatkan dari tahun 2015, 2016 dan 2018.

"Saya harap dikesempatan sosialisasi PTSL oleh pihak BPN lampung timur,peserta bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi ketentuan untuk mendapat buku sertifikat, serta program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 bisa berjalan dengan baik" tutupnya. (Za)




PESAWARAN – Menanggapi pemberitaan dugaan mark-up dan korupsi anggaran di Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2017, dalam alokasi biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang mencapai Rp. 103 Miliar, Sekretaris Daerah Pesawaran, Kesuma Dewangsa naik pitam.

Dirinya nampak berang dan menuding Kepala Bagian Umum Setdakab Pesawaran, Fanny Setiawan yang sebagai penerima kuasa pengguna anggaran senilai Rp. 103 Miliar lebih tersebut.

Hal itu dikatakannya saat menghubungi redaksi tipikornewsonline.com, jumat (30-03-2018), belum lama ini.

Selain itu, lanjut Kesuma, dirinya akan menuntut, karena tidak terima ditulis dalam berita sebelumnya, ia selaku pengguna anggaran.

“Kamu akan saya tuntut, karena sudah menuliskan saya selaku pengguna anggaran. Kegiatan tersebut sudah saya limpahkan kepada Bagian Umum sebagai kuasa pengguna anggarannya. Silahkan beritakan, jika tidak terbukti kamu akan saya tuntut!” ancam Sekda Pesawaran dengan nada tinggi.

Sementara, sampai berita ini diturunkan Fanny Setiawan selaku Kabag Umum Setda setempat saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya terkesan tidak menanggapi.

Saat ditelepon, “Maaf ini masih sedang mengisi materi,” ujarnya dengan suara pelan dan langsung menutup telepon selularnya, Senin (02-04-2018) kemarin.  

Bagaimana tanggapan Bupati Pesawaran, Hi. Dendy Ramadhona K, ST terkait pemberitaan dugaan mark-up dan korupsi anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp.103 Miliar ini, tunggu edisi mendatang. (TIM)


PESAWARAN – Tahun anggaran 2017 pada kegiatan swakelola di sekretariat Pemkab Pesawaran merealisasikan untuk anggaran belanja dinas luar daerah senilai Rp. 103 Miliar. Kuat dugaan kegiatan tersebut jadi ajang korupsi besar-besaran oknum pejabat sekretariat setempat.

Bagaimana tidak, menurut berbagai sumber dan berdasarkan hasil data yang dihimpun tim investigasi Tipikor News, jika dibandingkan dengan anggaran belanja perjalanan dinas Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung khususnya, Kabupaten Pesawaran paling terbesar nilai anggarannya.

“Salah satunya Kota Bandar Lampung yang termasuk ibu kota provinsi Lampung saja hanya Rp. 22 Miliar anggarannya,” ujar sumber yang enggan menyebut namanya saat diwawancarai Tipikornewsonline.com belum lama ini.

Lebih lanjut diungkapkannya, banyak kalangan masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran menilai, anggaran program peningkatan dan pengembangan administrasi pembangunan tersebut diduga kuat hanya modus korupsi sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Pesawaran, Ir.KESUMA DEWANGSA, M.M, dengan bersama kroni-kroninya.

“Mark-Up anggaran menjadi modus korupsi sekretariat Pemkab Pesawaran. Pasalnya, diduga pihaknya telah memperbanyak/ memperbesar salah satu mata anggaran (Mark-Up) kegiatan swakelola 2017, khususnya pada rincian biaya belanja program peningkatan dan pengembangan administrasi pembangunan untuk kegiatan operasional unit layanan pengadaan yang digunakan sebagai biaya belanja perjalanan dinas luar daerah,” beber sumber.

Usut punya usut Pemkab Pesawaran berani menganggarkan untuk perjalanan dinasnya mencapai Rp. 103.504.000.000,- kuat dugaan adanya kongkalikong dengan pihak DPRD dengan Setdakab setempat, untuk dapat mengesahkan anggaran kegiatan tersebut dengan adanya pemberian uang pelicin alias “Chiss” kepada DPRD Kabupaten Pesawaran.

Bagaimana kelanjutan berita ini selengkapnya, tunggu edisi selanjutnya. (TIM)


LAMPUNG TENGAH - Sebanyak 200 peserta mengikuti sosialisasi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan tema pentingnya pemenuhan gizi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting yang digelar di Hotel Sparks Convention Bandarjaya, Selasa (27/3).

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto.

Peserta sosialisasi berasal dari dinas dan instansi terkait dan ketua TP PKK Lampung Tengah bersama Pokja III dan Pokja IV, kepala Puskesmas, petugas penyuluh kesehatan dan petugas gizi dan organisasi profesi kesehatan serta Karang Taruna.

Plt Bupati Loekman Djoyosoemarto menyampaikan terimakasih atas ditunjuknya Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan stunting oleh Kementerian Kominfo. Menurut Loekman, di tengah keberhasilan Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan utama.

“Khususnya pelayanan kesehatan yang memang betul-betul diminta masyarakat untuk lebih ditingkatkan lagi. Harus diakui, dalam rangka pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi berbagai hal yang multi kompleks seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat itu sendiri, pengetahuan, lingkungan, dan kecukupan,” kata Plt. Bupati Loekman.

Berkaitan dengan penurunan angka kematian  ibu dan angka kematian bayi, diakui Loekman, merupakan tantangan yang sulit dicapai.  Selain itu, masih banyak lagi permasalahan kesehatan lainnya, mulai dari angka harapan hidup masih rendah, yaitu 69,15 persen di tahun 2016. Termasuk angka prevalensi gizi kurang yang cukup tinggi dan masih ditambah lagi dengan kasus stunting yang mencapai 57,2 persen di tahun 2013 melebihi angka standar Nasional (Rikesdas 2013).

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan terus menerus mengadakan koordinasi baik secara internal maupun lintas sektoral. Berdasarkan data terbaru, saat ini tersisa 10 kampung lagi yang menjadi locus stunting di Lampung Tengah. 

Kepala Dinas Kominfo Lampung Tengah Drs. Sarjito menjelaskan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan sehari penuh. Kegiatan itu menghadirkan narasumber Galapong Sianturi dari Direktorat Gizi Masyakat Kemenkes, Arief Rahman dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos serta dr. Tutil Ernawati, M.Gizi, Sp.GK. Sedangkan dari Kementerian Kominfo sendiri diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Selamatta Sembiring. (ADV)

LAMPUNG TENGAH – Kegiatan tahun baru saka 1940, warga kecamatan Seputih Banyak dihadiri dan dibuka langsung oleh Plt Bupati Loekman Djoyosoemarto di Lapangan Merdeka Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, belum lama ini.

Peringatan tersebut digelar Festival Ogoh-Ogoh yang di meriahkan 40 kelompok se-kabupaten Lampung Tengah.

Dalam sambutan Plt Bupati Lampung Tengah, Loekman menyatakan siap membesarkan kegiatan budaya ogoh-ogoh dan membawa kegiatan rutin itu sebagai agenda kebudayan daerah ke ajang nasional dan internasional.
“Pemkab Lampung Tengah siap menganggarkan anggaran bersama Dinas Pariwisata. Faktanya ogoh-ogoh di sini merupakan yang terbesar di luar Pulau Bali. Dengan begitu potensi wisatanya bisa kita maksimalkan jika dikelola dengan baik,” kata Loekman.

Loekman juga mengajak seluruh umat sedarma dan juga umat beragama lainnya untuk menjaga persatuan. Menurutnya, Lamteng sebagai wilayah multietnis mempunyai banyak potensi yang harus diperkuat.

“Kita akan agendakan juga dengan DPRD, kedepan supaya bisa diselenggarakan juga festival kebudayaan semua etnis dan budaya yang ada di Lamteng secara bersama-sama dalam satu waktu,” ujarnya. (Adv/Ist)

Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto
saat memimpin apel bulanan. Foto: Istimewa
GUNUNGSUGIH – Pelaksana tugas (Plt)  Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto mengimbau kepada seluruh jajaran ASN dalam melaksanakan tugas di masing masing SKPD, untuk hati-hati dalam bekerja dan jangan terpengaruh dengan peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi di Pemkab Lamteng.

“Keprihatinan pasti kita alami dan tidak bisa kita pungkiri. Maka itu, saya tekankan agar berhati-hati dalam bekerja. Karena niat baik belum tentu berbuah baik. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kita harus tetap semangat melaksankan program kerja yang telah tertuang dalam anggaran APBD 2018,” tegasnya saat mempimpin apel bulanan di Lapangan Gunungsugih, baru-baru ini.

Lebih lanjut disampaikan Loekman, bahwa kondisi yang terjadi di lingkungan Pemkab Lamteng saat ini, jangan sampai mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Sebaiknya, hal yang kita alami dijadikan pelajaran bagi semua jajaran ASN dalam melaksanakan tugas, agar sesuai dengan aturan  yang berlaku,” ujar Loekman di hadapan ASN.

Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto
saat memimpin apel bulanan. Foto: Istimewa
Peringatan kepada seluruh ASN itu, diharapkan Loekman bisa ditaati. Pasalnya, dia kini menjadi pengganti kepala pemerintahan di Pemkab Lamteng.

“Sejak tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018, saya resmi menjadi Plt. Bupati Lampung Tengah karena Pak Mustafa sedang cuti mencalonkan diri di Pilgub Lampung. Jadi saya harap instruksi saya ditaati,” pungkasnya.

Usai pimpin apel, Plt Bupati Loekman memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah(OPD) mengikuti rapat koordinasi. Terkait Pilgub Lampung, Loekman tegaskan agar ASN bersikap netral pada semua pasangan calon.

“Saya tidak menginginkan ASN Lamteng bermasalah dengan hukum,” kata Loekman. (Adv/ Rls)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget